The Story of Three Cities…

Washington DC:

Sidang Senat dan DPR AS yang telah menghangat, makin dipanaskan oleh kemenangan Senator Republikan Scott Brown di Negara Bagian Massachusetts. Optimisme kubu Partai Demokrat yang meredup untuk mengegolkan rancangan UU Kesehatan makin mengecil karena kemenangan Senator Brown tersebut.

Tokyo:

Sidang Diet (parlemen) Jepang dibuka beberapa hari lalu. Tanggal 23 Jan. 10 debat Komisi Anggaran Majelis Rendah dimulai. Kubu [lagi-lagi] Partai Demokrat Jepang di bawah komando PM Hatoyama mulai digoyang oleh kubu Liberal Demokrat yang saat ini menjadi oposan. Isu penggelontoran uang dana kampanye untuk tokoh-tokoh DPJ antara lain PM Hatoyama dan Sekjen DPJ Ichiro [bukan Maria] Ozawa menjadi topik hangat di lantai Parlemen.

Jakarta:

Perhatian nasional saat ini sedang terpusat pada Sidang yang diselenggarakan oleh Panitia Khusus Angket Century yang dibentuk DPR. Pansus ini diamanahi untuk menyelidiki kasus Century selama 2 bulan dan diharapkan mampu menyelamatkan dana 6,3 trilyun rupiah yang telah dialirkan secara tidak wajar ke Bank Century tersebut.

Pemerintahan Partai Demokrat AS di bawah pemerintahan Presiden Barrack Obama saat ini sedang mengalami tantangan sebagai akibat inisitatif Presiden Obama mengajukan proposal UU Sistem Kesehatan baru. Sebagai akibat dari proposal tersebut, Badan Anggaran Senar AS memperkirakan Pemerintah AS akan menambah defisit anggaran sebanyak USD 239 milyar dalam jangka waktu 2010 – 2019.

Proposal ini menimbulkan kontroversi di Parlemen AS, baik di House of Representative maupun di Senat. Pada awal bulan November 2009, HoR mengeluarkan RUU Kesehatan versi sendiri sedangkan pada akhir bulan Desember 2009 Senat mengeluarkan RUU Kesehatan versi Senat. Kedua RUU yang dihasilkan HoR dan Senat ini akan direkonsiliasikan pada awal tahun 2010, namun dengan kejutan terpilihnya Senator Scott Brown dari Partai Republik, peluang pengesahan RUU tersebut sedikit menyurut.

Politik Jepang tahun 2009 – 2010 juga mengalami kejutan dengan kemenangan partai Demokrat (Democratic Party of Japan/DPJ). Kejayaan partai Liberal Demokrat (LDP) selama 54 tahun dihentikan oleh kemenangan DPJ pada pemilu di akhir tahun 2009. Beberapa analis menyatakan bahwa kemenangan DPJ merupakan imbas dari perubahan yang terjadi di AS. Kemenangan Obama dari Partai Demokrat dengan slogan “Change, yes we can” menginspirasi publik Jepang yang telah “muak” dengan kebijakan LDP yang terlalu lama mendominasi politik Jepang. Penampilan DPJ dengan janji surganya (penurunan tarif jalan tol, dukungan finansial bagi keluarga muda, berbagai subsidi untuk rakyat) telah menarik hati publik pemilih Jepang.

Namun demikian, sebagaimana rezim pemerintahan di Jepang, pemerintahan baru DPJ di bawah komando PM Hatoyama didera oleh skandal suap. PM Hatoyama sendiri ditengarai menerima dana ilegal dari ibunya yang digunakan sebagai dana kampanye. Tokoh DPJ lainnya yaitu Sekjen DPJ Ozawa Ichiro juga dituduh menerima dana ilegal untuk kepentingan kampanye.

Di Indonesia sendiri, pasca kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif April 2009 dan kemenangan Capres-wapres SBY dan Boediono dalam pilpres September 2009, berhembus isu tidak sedap dimana terungkap adanya aliran dana tidak wajar untuk penyelamatan Bank Century. Menkeu sebagai pemimpin lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk pemberian dana tersebut berkilah bahwa Bank Century cukup berharga untuk diselamatkan karena ambruknya bank tersebut akan berdampak sistemik dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Namun, isu berhembus bahwa kesulitan likuiditas yang diderita Bank Century dikarenakan bank tersebut menjadi “sapi perah” dan dananya digunakan sebagai dana kampanye pemilu lalu.

Kasus ini makin memanas karena terjadi “benturan” antara penyidik KPK dengan Polri dimana KPK telah mencium dugaan penyuapan terhadap beberapa petinggi Polri dalam penyelidikan kasus tersebut. Sebagai “balasannya” Polri menahan 2 anggota KPK dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang. Kejadian ini dikenal luas sebagai kasus cicak vs buaya.

Terkait dengan dugaan korupsi dalam kasus bail-out Bank Century, DPR pada 4 Desember 2009 membentuk Panitia Khusus Angket Century. Panitia Khusus yang tersusun atas 8 politisi Demokrat, 6 politisi Golkar, 4 politisi PKS, politisi dari PAN, PKB dan PAN masing-masing 2 orang dan politisi dari Gerindra dan Hanura 1 orang. Setelah memanggil sederet tokoh dan saksi kunci, Pansus Century diharapkan akan mengumumkan hasil penyelidikannya pada akhir bulan Januari 2010.

Dari fenomena ketiga metropolitan dunia tersebut, terlihat postulat yang dikemukakan oleh Lord Acton terbukti…”Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely…” Kemenangan ketiga partai yang kebetulan mengklain dirinya sebagai Partai Demokrat yang mengusung kata-kata perubahan pada akhirnya memang belum menimbulkan kepuasan bagi rakyat di ketiga negara. Entah karena para penguasanya terlalu cepat silau dengan kekuasaan atau memang publik masing-masing negara yang susah dipuaskan…

Auman Macan Ompong… Prediksi Tahun 2010

Akhirnya kita memasuki tahun Macan 2010. Seperti biasa, media massa dihiasi dengan kaleidoskop tahun 2009 – siapa menikah dengan siapa; siapa melahirkan apa, apa ditabrak apa dan kejadian lain yang menyangkut kata “siapa” dan “apa” tersebut – dan tentu saja media massa dihiasi dengan berbagai prediksi mengenai tahun 2010 yang akan kita lewati ini. Beragam narasumber berlomba-lomba membuat prakiraan ini, dari para ilmuwan, ekonom, politisi, selebriti sampai peramal kondang macam Mama Lauren ikut sumbang suara.

Namun demikian, ada berita menarik yang tertayang di situs japantimes.co.jp berikut:

Double-dip recession forecast by big firms

Kyodo News

Nearly 40 percent of major companies in a survey said that the economy is “highly likely” or “likely” to fall into a double-dip recession, according to results compiled Saturday.

The survey of 109 leading companies, conducted from late November through mid-December, found that 40 firms, or 37 percent of those surveyed, anticipate a further downturn in economic activity. The survey covered companies including Canon Inc., Nippon Steel Corp., Nippon Oil Corp., Sony Corp., Toyota Motor Corp. and Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

In reply to a multiple response question about their reasons for the pessimistic outlook, 26 of the 40 companies attributed it to the yen’s appreciation. In addition, 24 firms replied that the effects of stimulus measures adopted by the government will wane, while 23 referred to deepening deflation.

Asked when they expect a double-dip recession to strike, 21 companies responded between January and March, while 16 replied between April and June.

However, 56 of the 109 companies, or about 51 percent, said they expect the domestic economy to stage a full-scale rally in the second half of 2010.

With regard to the economic policy of the Democratic Party of Japan-led government, 48 companies want to see a clear road map toward medium and long-term growth.

Among other survey findings, 20 companies are planning to cut back on capital spending in fiscal 2010, while 33 firms are considering workforce reductions.

Dari berita tersebut terlihat bahwa para pelaku bisnis dan ekonomi di Jepang masih tetap khawatir dengan kondisi ekonomi tahun 2010. Mereka melihat gejala penguatan mata uang Yen menjadi ganjalan atas upaya penyehatan kembali ekonomi Jepang. Para pelaku bisnis tampaknya enggan untuk melakukan ekspansi dan cenderung untuk mengurangi karyawan pada tahun 2010 nanti.

Secara makro, menyitir situs web.rollins.edu, ekonomi dunia diprakirakan mengalami pertumbuhan maksimal 3%. Pertumbuhan ekonomi sebesar ini masih akan mengakibatkan tingkat pengangguran sebesar 10% pada tahun 2010. Tampaknya banyak pihak masih pesimis melihat perkembangan ekonomi tahun 2010.

Namun demikian, Asahi Shinbun, mengutip Presiden Direktur Panasonic Fumio Ohtsubo, menyatakan bahwa Panasonic melihat celah pasar di China dimana wilayah-wilayah di negara itu saat ini membutuhkan banyak peralatan elektronika seiring kemajuan ekonomi yang melanda negara Tirai Bambu tersebut. Kemajuan ekonomi China yang diprediksikan akan menjadi “Raksasa Ekonomi” nomor 2 di dunia menggantikan Jepang pada tahun 2010 membuat rakyat Republik Rakyat China membutuhkan lebih banyak barang “mewah” termasuk alat-alat elektronik.

Lebih menarik lagi, editorial Asahi Shinbun pada tanggal 4 Januari 2010 menyuarakan kembali perlunya Jepang mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya.

“…Japan’s fresh start toward growth requires a wholesale re-evaluation of all of its assets.

Human resources hold the key, either at businesses or in regions. Japan needs experts who can gather information on resources that other Asian nations need, as well as those who have the foresight to realize what Japanese resources can be utilized.

It is important for both businesses and regions to build networks of valuable customers and indispensable partners in other parts of Asia. Through such efforts, can’t Japan’s small and midsize enterprises establish 100 brands that are prized across Asia? Similarly, can’t there be 100 regional areas across the nation that produce specialties coveted in Asia?

It is not enough that more Japanese are working in other parts of Asia. Japan itself needs to transform itself into a society that is more open to people from the rest of Asia.

Japan should try to attract more tourists and students and also accept more foreign workers. Japan should also accept more Asian investors who highly value Japanese businesses and regions…”

Demikian saran Asahi Shinbun agar ekonomi Jepang makin kuat di tahun-tahun mendatang.

Nah, kalo begitu, selamat berburu kesempatan dan kebahagiaan di tahun macan 2010….

Ayo Kuliah…

BBC beberapa terakhir ini melakukan survey atas universitas-universitas di Inggris dan Wales, dimana para pimpinan universitas tersebut menginginkan kenaikan biaya kuliah dari GBP 4.000 hingga GBP 20.000 per tahun. Sebagian dari mereka juga menyarankan bahwa mahasiswa minimum harus membayar GBP 5.000 per tahun sebagai biaya kuliah. Jika dirupiahkan jumlahnya sekitar IDR 75.000.000 per tahun. Sebagai informasi, hampir seluruh universitas di Inggris Raya dibiayai negara sehingga mahasiswa memperoleh dukungan pembiayaan dari negara.

Sistem pendidikan tinggi di beberapa negara maju memang memberikan kemudahan biaya kuliah bagi para mahasiswanya. Berikut sedikit feature yang dikompilasi dari Wikipedia.

Sistem Pendidikan Jerman

Jerman dikenal sebagai salah satu negara maju yang menggratiskan pendidikan tinggi bagi warga negaranya, terlebih lagi bagi mahasiswa dari kalangan tidak mampu, mereka bisa memperoleh dana sekitar EU 550 per bulan selama masa belajar 4 – 5 tahun. Namun demikian, beberapa waktu yang lalu terjadi reformasi pendidikan sehingga beberapa negara bagian Republik Federasi Jerman mengusulkan diberlakukannya biaya pendidikan sekitar EU 500 per semester. Gejala ini dirasakan sebagai upaya “privatisasi” institusi pendidikan tinggi, sehingga memunculkan demonstrasi yang menentang kebijakan ini di beberapa kota di Jerman seperti Frankfurt dan Hesse.

Sistem Pendidikan Perancis

Biaya pendidikan tinggi di Perancis juga relatif rendah antara EU 150 – 750 tergantung pada universitas dan level pendidikannya. Hal ini disebabkan karena pendidikan tinggi dibiayai negara, bahkan para profesor dan peneliti yang bekerja di universitas-universitas juga berstatus sebagai pegawai negeri dan dibayar negara. Selain itu, mahasiswa dari kalangan miskin juga bisa memperoleh beasiswa serta uang saku sekitar EU 450 per bulan.

Sistem Pendidikan di AS

Di negara adidaya, Amerika Serikat, pendidikan dibiayai oleh tiga level pemerintahan yakni dana federal, negara bagian dan lokal. Namun demikian biaya pendidikan tinggi di Amerika Serikat cukup tinggi, sebagai gambaran biaya pendidikan per tahun di sebuah universitas negeri berkisar USD 5000, bahkan untuk biaya program pasca sarjana bisa mencapai USD 15000 – 40000 per tahun. Oleh karena itu, para mahasiswa yang tidak mampu membiayai kuliahnya (sekitar 70% dari total jumlah mahasiswa di AS) harus mengandalkan kredit mahasiswa (studen loan) maupun beasiswa.

Nah, bagaimana halnya dengan sistem pendidikan di Indonesia? Sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 32 yang berbunyi “Tiap-tiap Warga Negera berhak mendapat pengajaran”, kemudian UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan khusus sistem pendidikan tinggi terdapat UU baru yakni UU nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Dari sisi pembiayaan, jika kita melakukan analisis semantik pada bagian alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa” maka makna yang timbul adalah negara menyediakan pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali dan terjangkau bagi rakyatnya, begitu juga dengan pasal 32 UUD 45. Namun demikian –reality does bite– dalam UU no 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 disebutkan bahwa peserta didik diwajibkan ikut menanggung biaya pendidikan. Sedangkan dalam bab VIII tentang Wajib Belajar, pasal 34 hanya disebutkan bahwa “setiap warga negara yang berusia 6 tahun DAPAT mengikuti program wajib belajar” kata DAPAT disitu bermakna opsional, bisa ikut bisa tidak, padahal Wajib Belajar memiliki makna compulsory alias wajib ‘ain.

Undang-undang no 9 tahun 2009 juga mengatur tentang pendidikan, namun bukan landasan ideal sebuah pendidikan, akan tetapi mengenai pelembagaan penyelenggaran pendidikan yakni Badan Hukum Pendidikan. Salah satu hal yang menarik adalah Pasal 4 yang mengatur prinsip pengelolaan pendidikan formal yakni prinsip otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Otonomi non-akademik berarti BHP mempunyai kewenangan luas untuk memenuhi pendanaan yang ujungnya akan memberatkan peserta didik dan tersirat kebijakan pemerintah untuk tidak lagi memberikan dana kepada BHP (isu otonomi inilah yang memicu polemik tentang UU tersebut). Isu lain yang memanaskan perdebatan UU BHP adalah pendanaan pendidikan, dimana dalam pasal 41 mengatur bahwa peserta didik juga diwajibkan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, walaupun dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa peserta didik menanggung tidak lebih dari sepertiga dari total biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Namun demikian di balik polemik pendanaan tersebut, kedua undang-undang ini disusun dengan raison d’etre yang lebih mulia yakni penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan mampu menghasilkan insan-insan yang memiliki SDM yang unggul untuk menghadapi tantangan zaman.

Sekolah Pribumi pada Zaman Kolonial Belanda

Tapi entah mengapa peraturan-peraturan tadi mengingatkan aku pada Ordonansi no 134 tahun 1921 tentang Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonnantie) yang pada gilirannya memang mematikan sekolah-sekolah yang didirikan oleh kaum terpelajar Indonesia untuk menyebarluaskan pengetahuan dan mempersiapkan pendidikan. Memang kaum nasionalis waktu itu menggunakan sekolah untuk menanamkan rasa nasionalisme dan kemerdekaan.

Aku juga jadi berpikir jangan-jangan BHP ini menjadi semacam kebijakan NKK/BKK yang pada akhirnya bertujuan untuk mengendalikan “perilaku” mahasiswa di zaman Orba agar tidak terlalu kritis dengan pemerintah. Logikanya begini: jika biaya mahal, para pelajar dan mahasiswa akan terfokus hanya pada studinya saja, sehingga mereka cenderung mengacuhkan lingkungan sekitar, dan sebagai akibatnya potensi kritikan dari kaum pemuda dan terpelajar itu akan berkurang.

Ah…kok aku jadi terpikir yang bukan-bukan…

Burung Manyar

Cover Depan Novel "Burung-burung Manyar" karya Romo Mangun

Masih ingat tulisan saya tentang kebahagiaan dan tanah air beberapa waktu lalu? Dalam tulisan itu saya mengutip satu fragmen kecil sebuah roman novel karya Romo Mangunwijaya “Burung-burung Manyar”. Rupanya Tuhan menghendaki ucapan insyaallah saya untuk terjadi. Maka dalam tulisan ini saya ingin berbagi keterpesonaan saya terhadap roman tersebut.

Roman tersebut saya baca pertama kali saat saya SMP saat saya sering mengunjungi perpustakaan (karena tidak diberi uang saku, maka saya lebih sering ke perpus daripada ke kantin). Berikut saya sajikan sinopsis roman tersebut:

Setadewa dan Larasati berkawan karib sejak kecil. Setadewa lahir sebagai anak Kolong, anak serdadu yang tinggal di tangsi. Ayahnya, Brajabasuki, adalah seorang kapten pada KNIL, tentara Hindia Belanda. Ibunya bernama Marice, seorang perempuan keturunan.

Kapten Brajabasuki hilang tak berjejak ketika kependudukan Jepang. Kemudian Marice menjadi gundik Jepang, meski ia tak menginginkannya. Ia dipaksa keadaan: kalau ia tak mau menjadi gundik, suaminya, ayah Teto, akan mati.

Setelah dewasa, Teto memilih menjadi tentara Belanda. Ia menemui Mayoor Verbruggen dengan membawa serta surat ibunya. Ternyata Mayoor Verbruggen adalah mantan kekasih ibunya. Alasan Teto memilih menjadi tentara Nica adalah kesumat kepada Jepang yang telah memaksa maminya menjadi gundik. Ia juga berpikir orang-orang yang menentang Belanda adalah pengkhianat—termasuk orang-orang Republik.

Sementara itu, Atik adalah gadis nasionalis yang sangat membenci Belanda. Bahkan, ia bekerja sebagai relawan administrasi di lembaga milik pemerintah Indonesia. Meski begitu, Teto tetap mencintai Atik dan menghormati keluarga Antana.

Setelah Belanda kalah, Teto hengkang dari Indonesia, Mayoor Verbruggen sendiri dikisahkan tewas di Dien Bien Phu –benteng terakhir kolonialis Perancis di Viernam– saat dia keluar dari KNIL dan bergabung dengan Legionnaire (Legiun Asing Perancis). Teto kemudian menjadi ahli komputer dan memperoleh kedudukan sebagai manajer produksi Pasific Oil Wells Company setelah ia berhasil mengawini salah satu anak Direktur perusahaan tersebut. Suatu saat, Setadewa kembali ke Indonesia dan tanpa direncanakan ia menghadiri ujian disertasi Atik. Pada acara tersebut, dia tidak menemui Atik. Justru Atik dan suaminya, Janakatamsi, yang mengunjungi Teto di tempat ia menginap. Atik mengajak Teto ke rumahnya untuk bertemu dengan Bu Antana, yang kemudian meminta agar Teto bersedia menjadi kakak bagi Atik.

Suatu kecelakaan merenggut nyawa Atik dan Janakatamsi, suaminya, ketika mereka hendak berangkat beribadah haji. Jadilah ketiga anak mereka yatim piatu. Kemudian Setadewa menganggap ketiga anak Atik dan Jana sebagai anak­anaknya sendiri. Ia pun tak menikah lagi. Baginya, cukup Bu Antana yang menjadi ibu sekaligus nenek bagi ketiga anak itu.

Saya mencoba mengingat bahan-bahan kuliah Kritik Sastra yang saya ikuti sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu. Dalam kuliah itu, dosen saya, pak Rachmad Djoko Pradopo mengajak kami untuk mendefinisikan “nilai lebih” dari sebuah karya sastra. Bagaimana sebuah karya dianggap indah? Kata pak RDP,” karya sastra itu dianggap indah bila dia mampu menggerakkan perasaan seseorang, baik perasaan yang positif (gembira, bersemangat dll) maupun yang negatif (sedih, marah dll) dan menimbulkan simpati maupun empati pada sidang penikmat sastra…”

Foto-foto Gementee Magelang Tempoe Doeloe

Lalu saya menerapkan teori itu pada keterpesonaan saya. Satu hal yang sangat membuat saya terpesona adalah kisah Teto sebagai anak kolong di kota kelahiran saya, Magelang. Romo Mangun dengan lincahnya menceritakan detil Magelang di zaman Belanda dengan indahnya, yang membuat khayalan saya melayang ke zaman tersebut. Memang saat saya membaca roman tersebut untuk pertama kali, wajah kota Magelang saat itu tidak jauh berbeda dengan “wajah” Magelang dalam roman tersebut. Rumah tinggal Teto di Kesatrian hampir tak berubah, Kali Manggis masih mengalirkan air coklat Van Houtennya, alun-alun yang romantis dengan deretan pohon beringin, sekolahan Holland Chinezen School yang dekat rumah sayapun belum berubah wajahnya. Pokoknya saat saya membaca roman itu, saya membayangkan diri saya sebagai Teto kecil yang menikmati segala kekolongannya di Magelang.

Mungkin unsur proksimitas yang dimiliki roman tersebut dengan latar belakang sayalah yang membuat saya benar-benar terpesona dengan kisah ini. Oleh karena itu, bagi temen-temen yang berasal dari Magelang, roman ini saya rekomendasikan untuk dibaca…rekomendasi ini juga saya ajukan kepada teman-teman yang lain untuk menghayati perjalanan sejarah bangsa ini.

Tabik….

Bencanamu Wahanaku

Beberapa bulan yang lalu tepatnya pada hari Jumat, 27 Maret 2009 pagi buta, alam membuktikan keperkasaannya atas keserakahan manusia. Situ Gintung, sebuah danau buatan yang dibangun pemerintah kolonial Hindia Belanda tahun 1930an memuntahkan 2 juta liter air yang ditampungnya ke pemukiman warga yang berada di bawahnya. Sebagai akibatnya 99 orang kehilangan nyawa, ratusan orang dilaporkan hilang (konon katanya dilaporkan tinggal 14 orang hilang), luka-luka dan harus mengungsi dari rumahnya.

Tanggul Situ Gintung yang jebol

Tak pelak, perhatian media massa hari-hari tersebut tersedot pada musibah itu, disamping pada kegiatan kampanye partai politik menjelang perhelatan pesta demokrasi tanggal 9 April 2009. Apalagi, Situ Gintung berada di daerah sub urban ibukota Jakarta. Hampir tiap jam televisi mewartakan perkembangan terbaru proses evakuasi korban musibah tersebut.

Kejadian tersebut juga menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengunjungi lokasi bencana. Petugas dan relawan harus menanggung beban ganda –selain melakukan evakuasi, mereka juga harus mencegah orang masuk ke lokasi agar tidak jatuh korban lagi–. Situ Gintung menjadi atraksi wisata bencana baru di Ibukota. Selain wisatawan, lokasi tersebut juga dipenuhi oleh para pedagang kaget, tukang parkir dadakan dan juga berbagai posko yang didirikan para caleg dan parpol .

Tapi untungnya kejadian itu terjadi pada saat parpol sedang sibuk menebar janji dan menjaring simpati sebelum coblosan eh contrengan, sehingga begitu musibah datang para caleg dan parpol ber-fastabikhul khairat (lomba dalam kebaikan) mendirikan posko dan mengucurkan bantuan untuk para korban bencana tersebut. Mereka menyatakan bahwa posko dan penyaluran bencana murni demi alasan kemanusiaan, tapi toh mulut adalah mulut yang bisa membelokkan apa yang ada di hati. Memang kita tidak bisa berburuk sangka kalau posko-posko itu, tapi mengingat bahwa saat ini adalah saat dimana para calon wakil rakyat dan partai politik harus membuktikan keberpihakan mereka kepada konstituen mereka dan kegiatan penyaluran bencana tersebut tentu akan meningkatkan citra mereka, maka adalah jamak bila banyak kalangan melihat “sisi lain” dari kegiatan tersebut.

Musibah Situ Gintung mengingatkan aku pada musibah gempa bumi yang melanda Yogyakarta tanggal 28 Mei 2006 yang lalu. Saat itu kebetulan aku sedang pulang kampung dan merasakan sendiri getaran gempa tektonik yang membuat pemukiman di Kabupaten Bantul, Sleman dan Klaten luluh lantak. Saat aku mengunjungi teman yang menjadi korban gempa sekaligus membawakan makanan untuknya, aku melihat posko-posko yang didirikan oleh beberapa parpol. Selain itu, gejala “wisata bencana” juga terlihat saat itu, dan memang beberapa hari kemudian teman-teman yang ikut membantu korban bencana tersebut menceritakan betapa banyak wisatawan bencana yang datang ke lokasi bencana hanya untuk melihat dan justru menyulitkan baik korban maupun sukarelawan untuk melakukan kegiatannya.

Memang terkadang bencana untuk orang merupakan keuntungan untuk orang lainnya.Jadi inget puisinya Sutardji Calzoum Bachri berikut:

Tanah Air Mata

Tanah airmata tanah tumpah dukaku
mata air airmata kami
airmata tanah air kami

di sinilah kami berdiri
menyanyikan airmata kami

di balik gembur subur tanahmu
kami simpan perih kami
di balik etalase megah gedung-gedungmu
kami coba sembunyikan derita kami

kami coba simpan nestapa
kami coba kuburkan duka lara
tapi perih tak bisa sembunyi
ia merebak kemana-mana

bumi memang tak sebatas pandang
dan udara luas menunggu
namun kalian takkan bisa menyingkir
ke manapun melangkah
kalian pijak airmata kami
ke manapun terbang
kalian kan hinggap di air mata kami
ke manapun berlayar
kalian arungi airmata kami
kalian sudah terkepung
takkan bisa mengelak
takkan bisa ke mana pergi
menyerahlah pada kedalaman air mata

Kebahagiaan Itu…(幸せとは…)

Pada tanggal 5 Mei 2009, Yahoo travel mempromosikan negara-negara “bahagia” di dunia ini. Kebanyakan negara tersebut ada di Benua Eropa (Denmark, Finlandia dan [verekt!!!] Belanda) sementara negara non Eropa lainnya adalah Selandia Baru dan Kanada (yang penduduk mayoritasnya keturunan Eropa).

Menurut the Organization for Economic Cooperation and Development, sang empunya riset, kebahagiaan penduduk di negara-negara tersebut dikarenakan stabilitas ekonomi sehingga memicu ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat baik dalam level primer, sekunder, tersier bahkan kuadruer (istilahnya bener gak nih??).

Memang ukuran kebahagiaan seseorang tidak mudah ditentukan, tidak bisa dijabarkan menjadi semacam kumpulan angka statis maupun setumpuk dokumen in-depth interview. Sang empu riset di atas juga menyadari hal itu. Maka mereka menggunakan kuesioner yang mengukur enam bentuk perasaan negatif maupun positif. Dan munculah negara-negara di atas sebagai negara penduduknya mayoritas berbahagia.

Petani dan kerbau pembajak tanah

Lalu, apakah negara-negara seperti Indonesia memiliki penduduk yang tidak bahagia (sebagai bentuk negasi dari bahagia, ketimbang kata “menderita”)? Apakah periset itu pernah menanyakan para petani di pedalaman Jawa yang menembang sambil meluku sawahnya, atau para nelayan yang menjaring ikan sambil bersenda gurau di tengah ganasnya Samudera Hindia “apakah engkau merasa bahagia? apakah engkau memiliki perasaan positif?”.

Nelayan tradisional pemburu paus di Lamalera, NTT

Bagi kita –yang selalu dicekoki iklan parpol belakangan ini yang mengekspose betapa sengsaranya rakyat di bawah “kaki” rezim yang berkuasa– melihat bahwa rakyat Indonesia sengsara, nelangsa dan ditelantarkan para pemimpinnya, sementara mereka harus tetap memenuhi kewajiban mereka sebagai rakyat jika tidak mau masuk penjara.

Tapi mungkin…mungkin para petani yang selalu bermain kucing-kucingan dengan hama wereng, atau para nelayan yang selalu berlomba dengan trawl macan itu dalam beberapa tingkatan merasa bahagia hidup di Indonesia.

Aku jadi teringat fragmen novel Romo Mangun “Burung-burung Manyar”. Saat Kapten KNIL Setadewa alias Teto dicegat oleh seorang Letnan KL Belanda totok dan berdebat tentang tanah air. Si Letnan KL Belanda totok itu berkata,” Kapten, bagiku tanah air bukan sekedar tempat kita lahir, tapi tempat dimana kita bisa diterima oleh lingkungan sekitar kita, dimana kita mencintai dan dicintai….” (Keterpesonaanku pada novel besutan pastur paroki kecil di Muntilan ini insyaallah aku ceritakan di lain waktu).

Dari fragmen itu aku menyadari, mungkin definisi kebahagiaan bukan terletak semata pada kepuasan yang ditimbulkan karena terpenuhinya kebutuhan jasmani kita, namun juga perasaan bahwa kita diterima, dicintai dan mencintai lingkungan kita (cieee….cinta…cinta…cinta….). Memang aku sendiri merasakan betapa tidak nyamannya hidup di kota besar, mentereng, maju dan metropolistis, tapi tiap saat kita ditatap orang dengan tatapan yang “menolak”…

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata…

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Isi atau content kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik.
2. Implementator dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (implementator) dan kelompok target (target groups). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy makers), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

Provincial Regional People’s Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/DPRD Provinsi)

Fourth session…Provincial Regional People’s Representative Council….happy reading…

DPRD Provinsi is also the regional legislative institution that holds the position as state institution in provincial level. It consists of political party members that elected in the general election and hold membership term for five years which ended as soon as the new DPR members declare their vows. Total member of DPRD Provinsi ranges 35 to 100 members. DPR leadership consisted of one Chief and at most three Vice-chiefs that elected among and by the members of DPRD Provinsi in its Plenary Meeting.

DPR holds the functions of:

1. legislation;
2. budgeting;
3. supervision.

DPR has duties and authorities as follows:

1. Creating provincial bills that discussed with the Governor to earn mutual consent;
2. Promulagating provincial budget with the Governor;
3. Supervising the execution of the provincial bill and other regulations, gubernatorial decisions, provincial budget and other provincial government policies in implementing provincial development program, and international cooperation in provincial level;
4. Proposing the nomination and extermination of Governor/Vice Governor to the President via Minister of Home Affairs;
5. Giving advice and caonsideration to provincial government to international agreement plan that concerned with provincial interest;
6. Inquire Governor Report on implementation of decentralization policies.

DPRD Provinsi sustains rights such as:

1. Interpelation;
2. Inquiry;
3. Expressing opinion.

While the member of DPRD Provinsi sustains rights such as:

1. Submitting provincial draft bill;
2. Submitting inquiry;
3. Expressing opinion and suggestion;
4. Electing and being elected;
5. Self-defending;
6. Immunity;
7. Protocolary;
8. Financial and administrative arrangement.

In performing its duties and authorities, DPRD Provinsi sustains the right to summon provincial state officials, provincial government officials, legal bodies or individual to give information on certain issued that need to be handled for the national interest

Penjabaran Operasional Proses Implementasi Kebijakan.

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan:

1. Tahapan intepretasi. Tahapan ini merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif, bisa berbentuk perda ataupun undang-undang. Kebijakan manajerial biasanya tertuang dalam bentuk keputusan eksekutif yang bisa berupa peraturan presiden maupun keputusan kepala daerah, sedangkan kebijakan operasional berupa keputusan pejabat pemerintahan bisa berupa keputusan/peraturan menteri ataupun keputusan kepala dinas terkait. Kegiatan dalam tahap ini tidak hanya berupa proses penjabaran dari kebijakan abstrak ke petunjuk pelaksanaan/teknis namun juga berupa proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan tersebut – baik yang berbentuk abstrak maupun operasional – kepada para pemangku kepentingan.
2. Tahapan pengorganisasian. Kegiatan pertama tahap ini adalah penentuan pelaksana kebijakan (policy implementor) – yang setidaknya dapat diidentifikasikan sebagai berikut: instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah); sektor swasta; LSM maupun komponen masyarakat. Setelah pelaksana kebijakan ditetapkan; maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut menghadapi masalah. Prosedur tetap tersebut terdiri atas prosedur operasi standar (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM). Langkah berikutnya adalah penentuan besaran anggaran biaya dan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan bisa diperoleh dari sektor pemerintah (APBN/APBD) maupun sektor lain (swasta atau masyarakat). Selain itu juga diperlukan penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan, sebab peralatan tersebut akan berperan penting dalam menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Langkah selanjutnya – penetapan manajemen pelaksana kebijakan – diwujudkan dalam penentuan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan, dalam hal ini penentuan focal point pelaksana kebijakan. Setelah itu, jadwal pelaksanaan implementasi kebijakan segera disusun untuk memperjelas hitungan waktu dan sebagai salah satu alat penentu efisiensi implementasi sebuah kebijakan.
3. Tahapan implikasi. Tindakan dalam tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Selanjutnya… Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. tahapan pengesahan peraturan perundangan;
2. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
3. kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
5. dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
6. upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. penyiapan sumber daya, unit dan metode;
2. penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
3. penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

Selanjutnya… Penjabaran Operasional Proses Implementasi Kebijakan.