Highlight Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yang Baru

Beberapa peraturan yang terkait secara tidak langsung dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa adalah:

  1. UU nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
  2. UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  3. UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
  4. UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
  5. PP nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  6. UU nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
  7. UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  8. UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  9. UU nomor 25 tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pelaksanaan Keuangan Negara;
  10. UU nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
  11. UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  12. Keppres nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dan perubahannya yaitu Keppres nomor 72 tahun 2004;
  13. SEB Dirjen Anggaran Depkeu dan Deputi Bidang Pembiayaan Bappenas nomor 1203/D.II/03/2000 – nomor SE-38/A/2000 tahun 2000 tentang Petunjuk Penyusunan RAB untuk Jasa Konsultansi (Biaya Langsung Personil/Remuneration dan Biaya Langsung Non Personil/Non Remuneration).

Beberapa poin penting perubahan dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dibandingkan dengan peraturan-peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelumnya:

  1. Istilah “kepala kantor/satuan kerja/pimpro/pimbagpro/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam unit kerja/proyek tertentu” disederhanakan dengan istilah “pengguna barang/jasa”.
  2. Penyederhanaan definisi penyedia barang/jasa menjadi “badan usaha/orang perseorangan yang kegatan usahanya menyediakan barang/jasa”.
  3. Definisi panitia pengadaan disederhanakan menjadi tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
  4. Struktur organisasi pengadaan barang dan jasa pun disesuaikan dengan UU nomor 1 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, dimana Pengguna Anggaran (Menteri/Kepala LPND untuk pemerintah pusat dan Kepala Satker untuk pemerintah daerah) menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK untuk mengadakan barang dan jasa serta pejabat lain yang ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa namun tidak masuk sebagai panitia pengadaan yakni pejabat verifikator, bendahara pengeluaran, bendahara pembantu serta pejabat penandatangan SPM.
  5. Beberapa ketentuan baru ditambahkan dalam Keppres Pengadaan Barang dan Jasa yang baru yakni:
  • Pejabat pengadaan: personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai s.d. Rp 50 juta;
  • Pemilihan penyedia barang/jasa: kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
  • Sistem pengadaan barang/jasa: metoda pemilihan, metoda penyampaian penawaran, metoda evaluasi, jenis kontrak;
  • Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah: tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan;
  • Pakta integritas: surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaaan barang/jasa;
  • Pekerjaan kompleks: pekerjaan yang memerlukan tekonologi tinggi dan/atau mempunyai resko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp. 50 milyar.

About these ads

5 responses to “Highlight Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yang Baru

  1. bisa tolong kasi info tentang hukum pengadaan barang, jasa konstruksi g??
    ada tugas soalnya..
    makasi….

  2. hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah setahu saya diatur dalam keppres no 80 tahun 2003 sedangkan pengadaan barang dan jasa konstruksi yang termasuk dalam pengadaan pemerintah tentu saja tunduk kepada Keppres 80/2003 tersebut. Namun demikian, lex spesialis mengenai Jasa Konstruksi diatur oleh UU no 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka dalam pelaksanaannya proses pengadaan barang dan jasa konstruksi oleh pemerintah tetap tunduk pada Keppres 80/2003 sedangkan hal-hal khusus lainnya harus dilihat dalam UU 18/1999.

  3. untuk penunjukan langsung penyedia barang/jasa, apakah sertifikasinya harus mengacu pada pkok usaha saja/KLUI nya aja pada SIUP, apa bisa memakai pada tambahan jenis usaha lainya pada SIUP.

  4. Bisa mengacu pada keduanya pak, mengingat penunjukkan langsung tidak begitu rumit pelaksanaannya…bahkan langsung membeli di toko dan bukti pengadaan bisa hanya berupa tanda terima dan surat perintah kerja, tidak harus membuat kontrak pengadaan. Trims

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s