Balada Caraka Kelana (07): Catatan Tugas Perlindungan di Tahun Pertama

Dalam dunia dimana aku berkecimpung, dikatakan bahwa ketika kita ditugaskan di luar negeri, tahun pertama adalah tahun perkenalan. Dalam setahun tersebut, kita belajar memahami lingkungan sekitar kita yang bisa jadi sangat berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Maka begitulah, ketika aku meninggalkan Jakarta dan tiba di Tokyo dengan segala perbedaannya, aku masih membutuhkan beberapa penyesuaian, seperti kedisiplinan dan kebersihan orang Jepang. Belum lagi aku harus belajar mengenal rekan-rekan kerja di pos Tokyo, karena setelah empat tahun berlalu, terjadi perubahan struktur serta penggantian staf, ada yang pindah bagian, ada yang sudah keluar dan ada juga personel baru yang masuk.

Sebagaimana yang sudah aku tuliskan sebelumnya, Abah memutuskan aku bertugas di bagian pelayanan dan perlindungan menggantikan Wan. Oleh karena itu aku juga harus membiasakan diri dengan denyut tugas-tugas di bagian tersebut sekaligus belajar mengenal baik rekan kerja, mitra kerja dan objek kerja. Rekan kerja di bagian pelayanan adalah pak Jab sebagai koordinator, pak Ad homestaf senior, dibantu staf lokal yaitu mas Dik dan satu orang volunteer Hase-san.

Berikut adalah beberapa catatan kecil pelaksanaan tugas di tahun pertama khususnya penanganan kasus perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia:

Kasus yang cukup besar tahun pertama adalah kasus 12 WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal yang menyelundupkan 395 kg narkotika pada bulan Desember 2008 di salah satu pelabuhan kecil di Fukuoka. Seorang WNI lainnya juga ditangkap terkait dengan kasus ini dan dihukum ringan kurang dari 1 tahun karena bukti kurang kuat. Namun 12 WNI yang tertangkap tangan disidangkan antara bulan April hingga Oktober 2009 dan dihukum dengan kisaran 10 – 17 tahun. Aku berulang kali mengunjungi Fukuoka untuk memantau kasus tersebut.

Kasus lain adalah menghilangnya salah satu rekan dari kementerian yang sedang menempuh tugas belajar di salah satu kota di Jepang Barat. Bod – demikian panggilan akrabnya- kebetulan juga teman kuliah sejurusan dan seangkatan menghilang sekitar awal Februari 2009. Keberadaan Bod hingga sekarang tidak diketahui secara resmi. Kami berjibaku untuk melacak keberadaannya dengan menguhubungi kantor Imigrasi Kanto. Berdasar informasi informal, Bod diketahui menumpang pesawat menuju Beijing. Setelah berkoordinasi dengan pos Beijing, diketahui bahwa Bod meneruskan perjalannya ke Singapura, namun pos Singapura gagal memperoleh informasi perjalanan Bod dari Imigrasi Singapura yang terkenal pelit itu. Sesuai kabar burung yang beredar, Bod sekarang memulai hidup baru di ujung Timur Indonesia.

Kasus selanjutnya adalah kecelakaan yang menimpa salah seorang kenshuusei atau pekerja magang dari sebuah organisasi koperasi penyalur pemagang pada bulan  Maret 2009. Pemagang dari Bali -sebut saja Dana- tersebut mengalami pendarahan hebat di otak dan terpaksa menjalani operasi pembuangan otak untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah di otak. Dana divonis koma seumur hidup dan rencananya dikembalikan ke Indonesia pada pertengahan tahun 2009. Pihak penabrak, kebetulan adalah mobil perusahaan elektronika besar di Jepang, bersedia memberikan asuransi seumur hidup kepada Dana.

Masalah yang lain menyangkut kantor promosi perdagangan Republik di Osaka yang muncul pada bulan Juli 2009. Masalah ini diawali dengan pendaftaran personel kantor dagang tersebut ke pihak berwenang Jepang, namun pendaftaran tersebut ditolak karena Pemerintah Jepang merasa bahwa Republik belum pernah melaporkan keberadaan kantor dagang tersebut ke otoritas setempat. Masalah ini cukup menyita perhatian, sebab hingga pertengahan tahun 2010, pemerintah Jepang tetap menolak keberadaan kantor dagang tersebut. Pada tahun 2010 itu juga wakil kepala pos Tokyo yang menggantikan pak Yul, yaitu pak Her, balik mengancam untuk mencabut akreditasi kantor JETRO yaitu kantor promosi perdagangan Jepang di Jakarta sebagai kantor resmi pemerintah Jepang. Masalah ini selesai seiring selesainya masa tugas personel kantor dagang tersebut, dan penggantinya didaftarkan sebagai personel pos Osaka alih-alih personel kantor dagang Republik di Osaka.

Kasus selanjutnya adalah penangkapan WNI yang menggunakan paspor dinas asli dengan data palsu. Paspor dinas tersebut diterbitkan pada tahun 1999 bagi salah satu PNS di sebuah kementerian. Namun orang yang menggunakannya adalah non-PNS untuk masuk dan bekerja secara illegal di Jepang. Pelaku telah overstay selama 10 tahun. Penangkapan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Jepang itu terjadi pada bulan Juni 2009. Kami segera memberitahukan kementerian-kementerian terkait di Pusat untuk mengusut dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Kasus yang cukup menarik adalah kasus AWM pada medio Agustus 2009. AWM adalah seorang WNI yang menikah dengan WN Jepang dan tersangkut kasus perdagangan obat terlarang dan narkotika di Tokyo sekitar tahun 2003 – 2004. AWN diganjar hukuman 7 tahun penjara oleh pengadilan Tokyo dan ditampung pada salah satu penjara di Fukuoka. AWM meninggalkan harta benda berupa tabungan dan tanah yang cukup banyak di Indonesia, oleh karena itu, beberapa orang yang mengatasnamakan keluarga AWM berkeinginan untuk menguasai harta benda tersebut dan melaporkan bahwa AWM telah meninggal dunia. Entah bagaimana, pihak bank menolak klaim kematian AWM dan menyatakan bahwa AWM masih hidup dan ditahan di Jepang. Keluarga AWM kemudian menghubungi salah satu personel di bagian Imigrasi pos Tokyo dan menanyakan apakah AWM ditahan di kantor Imigrasi Jepang. Oleh karena itu, aku dan rekan-rekan mengontak Imigrasi Jepang dan memperoleh informasi bahwa Imigrasi Jepang tidak menahan WNI yang bernama AWM di seluruh fasilitas detensi Imigrasi Jepang, kamipun meneruskan informasi ini ke Jakarta. Berdasarkan informasi ini pihak keluarga mendesak bank untuk segera mencairkan dana tabungan AWM, namun lagi-lagi bank menolak permintaan tersebut dan mengontak pos Tokyo untuk melakukan cross-check, tidak hanya di rutan Imigrasi, namun di fasilitas penjara lainnya. Akhirnya kami menemukan bahwa AWM ditahan di Fukuoka dan berkeputusan untuk mengunjungi AWM untuk memastikan keberadaannya sekaligus menginformasikan permintaan keluarganya tersebut. Ketika dikonfrontir, AWM menegaskan bahwa dirinya masih hidup dan menolak untuk melepaskan hak-hak kepemilikan atas harta dan bendanya, AWM juga bersumpah untuk menuntut balas atas perlakuan sebagian anggota keluarganya sekembalinya dari penjara.

Kegiatan perlindungan lainnya adalah pembuatan paspor biasa bagi para pemegang paspor dinas yang akan melakukan kunjungan ke Taiwan. Sesuai dengan Kebijakan Satu China yang dianut pemerintah Republik, pada pemegang paspor dinas dan diplomatik tidak boleh menggunakan paspor tersebut untuk masuk ke Taiwan. Di Jepang sendiri, terdapat mahasiswa dan pejabat di beberapa organisasi internasional yang sebagian berstatus PNS dan harus melakukan kunjungan ke Taiwan untuk berbagai urusan seperti mengikuti seminar atau kunjungan dinas organisasi internasional. Agar tidak melanggar kebijakan tersebut, kami seringkali memberikan rekomendasi agar para pemegang paspor dinas/diplomatik tersebut membuat paspor biasa sebelum melakukan kunjungan ke Taiwan.

Sebagai salah satu pos besar yang menangani WNI dalam jumlah banyak, Pos Tokyo dijadikan salah satu tempat pilot project pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Warga sesuai dengan peraturan menteri nomor 4 tahun 2008. Langkah awal menuju pembentukan satgas adalah (1) Kunjungan Tim Pengembangan Best-Practices Pelayanan Warga, tanggal 1 – 3 Juli 2009 (2) Rencana Penerbitan Consular Identification Card (CIC) bagi WNI, pada bulan Oktober 2009, namun untuk menghilangkan tumpang tindih identifikasi, kartu tersebut belum direalisasikan sampai saat ini; (3) Kunjungan Tim Teknis Pembentukan Pelayanan Warga dilanjutkan dengan peresmian Sistem Pelayanan Warga, pada tanggal 27 – 30 Oktober 2009 (4) Penerbitan Surat Keputusan Kepala Perwakilan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan Warga pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai payung hukum keberadaan Satgas Pelayanan Warga di Pos Tokyo. Langkah-langkah selanjutnya adalah pembenahan database dan pelayanan online yang dilakukan di paruh kedua tahun 2010.
Menlu RI sedang meninjau fasilitas pelayanan dan perlindungan pos Tokyo Menlu RI sedang meninjau fasilitas pelayanan dan perlindungan pos Tokyo

Kasus unik lainnya adalah kasus seorang pemagang pertanian -sebut saja Yu- melahirkan seorang bayi perempuan, pada akhir bulan November 2009. Lazimnya pemagang yang datang ke Jepang tidak boleh dalam keadaan hamil, bahkan di banyak perusahaan tidak menerima pemagang yang sudah menikah. Bahkan Yu yang datang dengan status belum menikah tersebut bungkam saat ditanya ayah sang jabang bayi. Kelahiran itu juga membawa masalah tersendiri bagi keluarga petani tuan rumah pemagangan, nyonya rumah tentu bertanya-tanya siapa ayah jabang bayi, sedang tuan rumah merasa tidak enak dan menjelaskan bahwa masa magang Yu lebih pendek dari masa kehamilan sehingga dipastikan bahwa Yu sudah hamil sejak berangkat dari Indonesia. Setelah pendekatan intensif, diketahui bahwa Yu memang sudah hamil saat berangkat, namun siapa ayah jabang bayi, hanya Yu, ayah jabang bayi dan Tuhan yang tahu. Kasus ini selesai seiring kepulangan Yu dan anaknya di medio Desember 2009.

Masalah lain adalah kasus dugaan perdagangan organ tubuh yang diambil dari seorang anak WNI di Jepang pada Januari 2010. Sang pelontar dugaan ini bukan sembarang orang, beliau adalah Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak. Sayang lontaran dugaan tersebut tidak disertai data yang lengkap mengenai korban, beliau hanya menyebut korban bernama Melati dan saat itu sedang ditampung di salah satu keluarga WNI di sebuah kota di Jepang. Kami berjibaku dan mengumpulkan informasi melalui tokoh-tokoh yang dituakan WNI di berbagai kota di Jepang serta melalui organisasi pelajar Indonesia, namun hingga saat ini kami belum memperoleh titik terang keberadaan Melati atau keluarga Cemara yang menampungnya.

Dalam tahun 2010, ada juga kasus yang membuat kami tertawa sekaligus prihatin. Salah satu kasus tersebut adalah kasus perselisihan ELH, seorang WNI keturunan Jepang dengan manajemen apartemennya pada bulan Januari 2010. Sebagai keturunan Jepang, ELH memperoleh izin tinggal dan izin bekerja serta tunjangan dari pemerintah Jepang. Dokumen izin bekerja tersebut ditulis dalam aksara kanji, dan celakanya ELH tidak mampu berbicara dan menulis dalam bahasa Jepang, yang merupakan bahasa ibunya. Sang Ibu hanya menerangkan -sesaat sebelum beliau meninggal- bahwa dengan surat itu ELH bisa tinggal dan menjadi “apa saja” yang ELH mau untuk menopang hidupnya. Mungkin -ini hanya dugaanku semata- karena ketidakmampuannya berbahasa Jepang, maka ELH tidak bekerja dan mengandalkan tunjangan pemerintah untuk hidup sehari- hari. Selain itu tetangga apartemennya mulai mengajukan keluhan atas kegiatan ELH yang dipandang mengganggu ketertiban apartemen. Keluhan yang terus bertumpuk mendorong manajemen apartemen untuk tidak memperpanjang sewa ELH dan memintanya pindah. Kontan ELH tidak menerima keputusan manajemen, serta berbekal surat izin kerja yang disebutkan bahwa bisa menjadi “apa saja”, ELH menganggap dirinya bisa menjadi polisi, jaksa dan hakim untuk memutuskan masalah tadi dan mendenda manajemen gedung beberapa ratus ribu yen selama dan menyerahkan kepada ELH seumur hidupnya. Ketika putusan nyeleneh ini diacuhkan, ELH meminta pendampingan kami untuk mengeksekusi putusannya. Kami berupaya menyakinkan ELH bahwa dokumen tersebut hanya izin baginya untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, alih-alih menjadi “apa saja”. Selain itu kami melacak keluarganya di Indonesia agar bisa ikut membujuk dan bisa mengajaknya pulang ke Indonesia kalau perlu. Tapi upaya tersebut mentok, karena ELH tetap kekeuh dan salah satu pamannya di Jakarta menyatakan bahwa keluarga sudah tidak mau tahu urusan ELH. Kasus ini selesai seiring semua pihak mengacuhkan kekeraskepalaan ELH.

Di tahun itu juga aku harus menangani kasus yang ironisnya melibatkan salah satu staf lokal pos Tokyo sebut saja SHL. Dia menghilang dan meninggalkan anak dan istrinya pada awal Februari 2010. Ternyata SHL tidak hanya meninggalkan anak istri, tapi juga tagihan rumah, gas, listrik, air, kartu kredit baik atas namanya maupun atas nama staf yang sudah pulang, serta hutang sebesar enam juta yen yang diperolehnya dengan memalsukan tanda tangan salah satu staf pos Tokyo. Kami melaporkan kejadian ini ke Pusat dan meminta agar SHL dimasukan ke dalam daftar pencarian orang serta meminta izin untuk memanfaatkan sisa gaji dan dana jaminan masa depannya untuk membayar semua tagihan, walaupun tidak mencukupi. Hingga saat ini kami belum memperoleh informasi resmi mengenai keberadaan SHL dan pos Tokyo masih saja menerima sisa tagihan yang harus dibayar dan dilunasi SHL.

Kasus selanjutnya melibatkan WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK). Pada tanggal 15 Februari 2009, sebuah kapal berbendera Sierra Leone milik sebuah perusahaan berbasis di Hongkong ditembak penjaga pantai Rusia di perairan Nakhodka, Rusia Timur Jauh. Kapal tersebut dituduh melanggar batas dan perintah berhenti yang diberikan penjaga pantai Rusia. Pemerintah Rusia berkilah bahwa kapten kapal tidak mengindahkan perintah dan tembakan peringatan. Sebelumnya kapal tersebut bersandar di pelabuhan Nakhodka untuk mengantarkan beras pesanan salah satu perusahaan setempat, namun pemesan menganggap beras tersebut tidak sesuai pesanan dan meminta otoritas pelabuhan menahan kapal bernama NS tersebut. Namun mungkin karena di perintahkan pemilik kapal, kapten kapal yang berkebangsaan Indonesia memutuskan untuk meninggalkan pelabuhan. Tindakan tersebut mengakibatkan insiden penembakan yang mengakibatkan tujuh ABK WN RR China dan seorang ABK WNI hilang. Sekitar empat bulan kemudian, mayat ABK tersebut ditemukan di perairan Aomori, Jepang. Salah satu mayat yang ditemukan secara positif diidentifikasi sebagai DS, salah satu ABK Kapal NS yang berasal dari Indonesia. Kantor Penjaga Pantai Wilayah Aomori, Jepang pada bulan Maret 2010 memohon wakil pos Tokyo untuk datang dan mengambil jenazah yang telah dikremasi tersebut. Kami datang dan membawa abu jenasah DS dan mengirimkan abu tersebut ke keluarga yang berada di Gresik, Jawa Timur.
Pada penutup tahun pertama pengabdian di Tokyo, sekitar bulan Mei 2010 aku menangani permasalahan seorang perempuan dan anaknya yang keduanya adalah WNI. Wanita asal Jawa Timur -sebut saja Lis- dan anaknya -sebut saja Ken- mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh sang ayah yang juga merupakan WNI. Rupanya keluarga mereka tinggal secara illegal di Jepang. Ketika KDRT berlangsung dan Lis tidak mampu lagi, dia dan anaknya menyerahan diri ke Imigrasi Jepang untuk dideportasi, sedangan sang suami menghilang entah kemana. Permasalahan lebih kompleks muncul ketika Lis dan Ken tidak memiliki uang yang cukup untuk pembelian tiket pulang sedangkan Lis dan Ken ditahan di rumah detensi yang berbeda. Lis meminta kami membiayai pemulangan. Hambatan birokrasipun menghadang, kami bahkan meminta saudara Lis di Jawa Timur untuk melaporkan kasus Lis ke kementerian di Pusat, namun tampaknya kementerian juga tidak memiliki dana yang cukup dan meminta agar Lis “dibantu sesuai dengan peraturan dan anggaran yang tersedia”. Kasus ini selesai setelah beberapa waktu kemudian, Imigrasi Jepang memulangkan Lis dengan upah kerja Lis di Rumah Detensi tersebut.

About these ads

2 responses to “Balada Caraka Kelana (07): Catatan Tugas Perlindungan di Tahun Pertama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s