Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Government Procurement) #1

Pendahuluan

Pengadaan Barang dan jasa secara umum dapat didefinisikan sebagai pengadaan atau pemasokan barang, layanan jasa pekerjaan bangunan atau konstruksi atau pekerjaan fisik lainnya atau konsultansi atas hal tertentu dengan suatu spesifikasi fisik yang ditetapkan pengguna barang atau jasa dan dalam pelaksanaanya diawasi oleh pengguna barang atau jasa tersebut.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur melalui Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya. Tujuan pengaturan tersebut adalah diperolehnya barang dan jasa yang dibiayai melalui APBN maupun APBD secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Prinsip dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

  1. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
  2. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  3. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
  4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
  5. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
  6. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Sedangkan Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah:

  1. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;
  2. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
  3. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
  4. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;
  5. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
  6. menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;
  7. mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  8. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Selanjutnya….Highlight Peraturan PBJ

4 responses to “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Government Procurement) #1

  1. Pak, saya mau tanya dikt nih…
    Selama ini saya melihat banyak sekali proses pengadaan yg menurut saya cukup ganjil.
    Salah satunya jika kita mengamati pengadaan unit komputer, beberapa panitia yang saya tahu berusaha untuk tidak menyebutkan tipe tertentu atau merk tertentu, tetapi masih dapat ditemukan keganjilan pada spesifikasi processor, mayoritas masih menyebutkan merk sebuah produk processor bahkan dengan jelas menyebutkan tipenya, sedangkan utk bagian yang lainnya tidak disebutkan merk ataupun tipenya. Apakah hal tersebut dapat dikategorikan dalam pelanggaran? kalau iya melanggar aturan yang mana?
    Terima kasih
    NB: Tolong jawaban di emailkan ke saya di sj.sulistyo@yahoo.com

  2. justru dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Keppres 80/2003, pihak panitia tidak boleh menyebutkan merek tertentu, kecuali memang barang yang dimaksud hanya diproduksi oleh satu pabrik (misalkan roket atau peluru kendali atau pesawat tempur) oleh karena itu dalam pengadaan seperti itu panitia hanya memberi spesifikasi tertentu. Penyedia barang boleh saja memberikan penawaran dengan berbagai merek, namun tentu saja sesuai dengan spesifikasi teknis yang disampaikan oleh panitia. Apabila memang dianggap aneh, penyedia barang dan jasa bisa menanyakannya di sesi penjelasan (aanwijzing) dan apabila masih belum puas bisa mengajukan sanggahan dalam masa sanggah (5 hari setelah aanwijzing)

  3. Saya ingin menanyakan tentang spesifikasi pengadaan barang. Untuk barang-barang spare part suatu peralatan atau mesin. Bila kita tidak menyebutkan merek/manufaktur/pabrikan barang, kemungkinan besar spare part yang akan kita beli tidak compatible dengan mesinnya, menyebabkan mesin tidak bisa beroperasi dengan baik sehingga semakin merepotkan dan mempersulit pengguna barang. Mungkin muncul biaya tambahan karena harus dimodifikasi atau hal lainnya. Terutama untuk spare part mesin-mesin pembangkit listrik yang jelas pabrikannya.
    Bagaimana kita memproses pengadaan utk spesifikasi barang-barang tersebut?

    Kemudian, bila barang yg kita pakai sebelumnya kualitas bagus & kita puas akan barang tersebut, bagaimana kita membuat spec untuk barang yang sama? (Barang tersebut merupakan material pendukung mesin)

    balasnya ke email saya aja, Pak (frye_da@yahoo.com). Saya harap Bapak dapat membantu. Terima kasih.

    Salam
    Frida Ambarita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s