Urus embahku, aku urus tulang embahmu…


Kami cuma tulang-tulang berserakan
Tapi adalah kepunyaanmu
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan

(Chairil Anwar, Krawang-Bekasi 1948)

Keperkasaan Balatentara Kekaisaran Jepang dalam Peperangan Pasifik mulai surut pada paruh kedua tahun 1942 saat pasukan Sekutu memperoleh kemenangan kunci dalam Pertempuran Laut Midway di tengah Lautan Teduh bulan Juni 1942 dan Kampanye Guadalcanal di Kepulauan Solomon pada bulan Agustus 1942. Kekalahan Balatentara Kekaisaran Jepang ini memicu kekalahan-kekalahan lain di berbagai tempat di sekitar Samudra Pasifik. Operasi militer yang dilakukan pasukan Sekutu di pulau-pulau Pasifik Selatan membuahkan berbagai kesempatan dan semakin mendesak kedudukan pasukan Jepang di wilayah tersebut.

Dalam rentetan pertempuran tersebut, beberapa wilayah di Hindia Belanda juga menjadi ajang pertempuran dahsyat antara laskar Matahari Terbit melawan tentara Sekutu. Kota Hollandia yang sekarang dikenal sebagai Jayapura, Pulau Biak dan Numfor, serta Pulau Morotai menjadi saksi dahsyatnya pertempuran antara Jepang dan Sekutu. Di wilayah yang menjadi tanggung jawab Divisi Ketigapuluh Lima Angkatan Darat Jepang dan Armada Selatan Kedua Angkatan Laut Jepang tersebut, menelan korban sekitar 42.000 orang dari pihak Jepang dan sekitar 2.000 orang tentara Sekutu. Pertempuran ini berakhir ketika Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.

Pertempuran di Laut Bismarck, Pendaratan Sekutu di Biak, Pasukan Australia bersiap untuk menyerang kedudukan pasukan Jepang, Kapitulasi komandan garnisun Jepang di Morotai

Seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Kemerdekaan Indonesia, kedua negara sepakat untuk membuka lembaran baru hubungan bilateral dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Pampasan Perang antara Jepang dan Indonesia pada tanggal 20 Januari 1958 yang diratifikasi dengan UU nomor 13 tahun 1958. Dalam rangkaian perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permusuhan antara kedua negara dan pembayaran kerugian akibat perang oleh pemerintah Jepang sebesar US$ 223.080.000 kepada pemerintah Indonesia dalam berbagai bentuk antara lain pembiayaan proyek, beasiswa pelajar dan pemagang Indonesia serta berbagai proyek penanaman modal dan pinjaman jangka panjang. Hasil pampasan perang tersebut masih terlihat antara lain Jembatan Ampera di Palembang, beberapa hotel yaitu Hotel Indonesia, Hotel Samudra Beach, Hotel Ambarukmo, dan Hotel Bali Beach serta Bendungan Karangkates.

Perjanjian ini juga menjadi dasar bagi Pemerintah Jepang untuk menolak tuntutan berbagai pihak baik secara perseorangan maupun kelompok di Indonesia untuk penggantian kerugian atas tindakan tentara Jepang selama masa pendudukan Jepang tahun 1942 – 1945. Pemerintah Jepang berargumen bahwa dengan penandatanganan perjanjian tersebut, kedua negara sepakat untuk menganggap semua kerugian dan kerusakan yang disebabkan perang di wilayah Indonesia telah diselesaikan.

Namun di lain pihak, keluarga tentara Jepang yang tewas ketika ditugaskan di medan perang di luar Jepang meminta agar Pemerintah Jepang terus berupaya untuk memulangkan sisa jasad keluarga mereka kembali ke Jepang. Pemulangan tersebut dilakukan karena –menurut Kazuhiko Komatsu, ahli folklore dan antropologi Jepang– dalam kepercayaan orang Jepang arwah seseorang bisa juga disebut sebagai memorial atas orang tersebut. Sebagai salah satu tindakan untuk menentramkan arwah adalah mencegah hilangnya memori atas orang tersebut, dalam hal ini pengembalian sisa jasad tentara Jepang ke tengah-tengah keluarganya agar bisa selalu dilihat dan dikenang oleh keturunannya.

Selama perang, keluarga tentara Jepang yang tewas, terutama di wilayah Pasifik Selatan, termasuk Papua, Maluku dan pulau-pulau di sekitarnya, hanya menerima pemberitahuan bahwa anggota keluarganya yang ditugaskan di wilayah tersebut dinyatakan tewas dalam perang dan menerima kotak abu yang kosong, atau berisi tanah dari wilayah tersebut. Praktek ini diawali dengan penerbitan “The Memorandum of Sand of the Fallen Soldiers’ Spirit”, pada bulan Maret 1943 oleh pucuk pimpinan Resimen Infantri 29 yang ditugaskan di Guadalcanal, Kepulauan Solomon. Surat pemberitahuan ini disertai dengan kotak berisi pasir yang didalamnya diberi keterangan bahwa pasir tersebut berasal dari pantai di Guadalcanal, tempat sebagian besar anggota Resimen Infantri 29 mengorbankan jiwanya menghadapi serangan pasukan Sekutu.

Sejak tahun 1953, Pemerintah Jepang mulai melakukan program pengembalian sisa jasad orang Jepang baik sipil maupun militer yang tewas di luar negeri saat Perang Dunia II. Hingga saat ini diperkirakan 1.240.000 sisa jasad orang Jepang yang tewas di luar negeri telah direpatriasi ke Jepang, dan diperkirakan masih tersisa sekitar 1.160.000 sisa jasad orang Jepang lainnya. Selain itu, masih ada sisa jasad personil Balatentara Kekaisaran Jepang baik sipil maupun militer yang berkebangsaan non-Jepang. Namun tampaknya pemerintah Jepang masih memfokuskan programnya pada pemulangan jasad orang Jepang.

Sisa jasad tentara Jepang dan sisa markas tentara Jepang

Di Indonesia sendiri program ini juga sudah berjalan, baik dilaksanakan oleh pemerintah Jepang, c.q. Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan maupun lembaga swadaya masyarakat dari Jepang. Paling tidak sejak tahun 2008 sekitar 500 sisa jasad tentara Jepang telah direpatriasi dari wilayah Papua seperti di Serui, Jayapura, Sentani, Biak, Numfor dan beberapa pulau di teluk Cendrawasih.

Dalam perspektifku, sebagai bangsa Indonesia, repatriasi yang dilakukan 63 tahun setelah Perang Dunia II berakhir tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku, terutama UU nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam peraturan perundangan tersebut diatur bahwa benda alam atau buatan manusia yang berusia lebih 50 tahun dan memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan serta bisa memperkuat kepribadian bangsa ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan dilarang untuk dipindahkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, keberatan atas program repatriasi sisa jasad tentara Jepang tersebut juga didasarkan pada kenyataan bahwa pengangkatan dan pengembalian sisa jasad tersebut berpotensi menurunkan daya tarik wisata tempat pertempuran dahsyat antara tentara Jepang dan Sekutu terjadi, karena program tersebut kurang lebih akan menghilangkan bukti-bukti sejarah di tempat tersebut. Hal ini juga disuarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Mereka menyarankan kepada Pemerintah Jepang untuk mendirikan kuil atau tempat ziarah untuk keluarga tentara Jepang alih-alih mengambil dan mengembalikan sisa jasad tentara Jepang tersebut.

Menanggapi keberatan dari berbagai pihak di Indonesia, Pemerintah Jepang nampaknya tetap pada keinginannya untuk melakukan repatriasi terhadap seluruh sisa jasad pasukan Jepang yang tewas di medan perang Pasifik Selatan termasuk di wilayah Papua, Maluku dan sekitarnya. Pemerintah Jepang menggunakan alasan kemanusiaan, untuk menentramkan arwah tentara Jepang yang tewas dengan memulangkan sisa jasadnya ke tengah keluarga.

Di lain pihak, pemerintah Indonesia harus menegaskan bahwa alasan kemanusiaan tidak bisa menjadi dasar pijakan kita mengingkari peraturan perundangan kita sendiri. Kita harus menegaskan bahwa selama Perang Pasifik yang terjadi di wilayah Indonesia sejak pertempuran di Laut Jawa bulan Maret 1942 hingga kekalahan Jepang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, korban sipil maupun militer (orang Indonesia yang dimiliterisasi oleh Jepang) berjumlah 4.000.000 orang, termasuk korban pembantaian Mandor di Pontianak, pembantaian Cot Plieng di Aceh, pembantaian di Blitar dan berbagai tempat lainnya. Belum lagi ribuan anggota heiho dan romusha yang dikirim ke Burma dan hilang hingga kini.

Kita harus juga menekankan kepada pemerintah Jepang, bahwa apabila sisa jasad tentara Jepang tersebut diangkat, dan pemerintah RI “dipaksa” untuk mengingkari undang-undang yang ditetapkannya sendiri, maka wajar apabila Indonesia menuntut pengembalian atau paling tidak informasi mengenai nasib ribuan orang Indonesia yang tewas dan hilang sebagai heiho atau romusha atau korban pembantaian terhadap masyarakat sipil tersebut. Kita bahkan tidak tahu nasib Supriyadi pemimpin pemberontakan PETA di Blitar yang konon dieksekusi pemerintah militer Jepang di Teluk Jakarta. Aku sendiri bahkan tak tahu nasib adik embah putri yang dipaksa menjadi Heiho dan hilang sewaktu dikirim ke Birma.

Prasasti Pembantaian Cot Plieng, Aceh; Monumen Pembantaian Mandor. Pontianak; Keadaan Romusha; Monumen Pemberontakan PETA Blitar

Sudah saatnya kita ingatkan kembali isi perjanjian perdamaian dan pampasan perang yang ditandatangani Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 20 Januari 1958, biarkan yang lalu tetap berlaku, biarkan tulang yang berserakan itu menjadi saksi sebuah episode sejarah dunia yang kelam dan kejam….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s