Balada Caraka Kelana (08): Catatan Tugas Pelayanan di Tahun Pertama

Hubungan bilateral Indonesia – Jepang bersifat saling menguntungkan (jika dilihat dari jangka pendek banyak menguntungkan Indonesia, tapi dalam jangka panjang lebih menguntungkan Jepang) dan sangat erat. Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, pemimpin kedua negara sepakat untuk menaikan status hubungan kedua negara menjadi teman tapi mesra…eh maksudku mitra strategis. Satu hal yang pasti, Jepang sangat bergantung pada hasil alam Indonesia, seperti gas alam, batubara, logam hasil tambang, kayu, minyak goreng, kertas dan lain-lain.

Ketergantungan Jepang terhadap wilayah yang sekarang disebut Indonesia sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, saat Jepang menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan militer dunia pasca Restorasi Meiji tahun 1868. Beberapa sejarahwan menduga bahwa salah satu motivasi Jepang memulai Perang Pasifik yang menyeret bangsa samurai ke kancah Perang Dunia Kedua adalah ancaman hilangnya pasokan minyak bumi bagi Armada Angkatan Laut Jepang dari Tarakan, Kalimantan Timur saat hubungan Jepang dengan kekuatan kolonial Barat memburuk di tahun 1930-an. Angkatan Laut Jepang kemudian mengambil doktrin Ekspansi ke Selatan untuk mengamankan jalur pasokan logistiknya. Doktrin tersebut tertuang dalam dokumen Panduan Kebijakan Nasional (Kokusaku Yoko) pada tahun 1936.

Pasca Perang Dunia Kedua, Jepang juga masih membutuhkan Indonesia untuk memasok berbagai bahan mentah bagi kepentingan industrialisasinya. Hingga saat ini, Jepang sangat bergantung pada Indonesia, tidak hanya sebagai pemasok bahan baku, namun juga sebagai pasar produk industri yang sangat potensial. Konon, perusahaan elektronik dan otomotif Jepang yang hampir bangkrut menyusul kelesuan ekonomi tahun 2008 masih bisa bertahan karena keuntungan yang mereka dapat dari penjualan produknya di Indonesia. Jadi wajar dikatakan bahwa kedekatan hubungan kedua bangsa sangat erat.

Kedekatan tersebut membawa konsekuensi banyaknya warga kita yang datang dan harus dilayani. Berikut catatan kecil mengenai pelayanan terhadap warga Indonesia maupun warga negara lain yang diberikan selama tahun pertama penugasan di pos Tokyo.

Seperti yang sudah disinggung dalam tulisan sebelumnya, ketika aku sampai di Tokyo, aku sedianya akan dikenalkan dengan pejabat tinggi di kantor yaitu Wakil Menteri. Beliau kembali ke Jakarta tanggal 19 April 2009. Selanjutnya aku bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap tamu-tamu anggota delegasi Indonesia baik dari lembaga eksekutif misalnya kementerian dan lembaga pemerintah serta jajaran pimpinan pemerintah daerah, parlemen (MPR, DPR, DPD serta DPRD), atau wakil-wakil berbagai organisasi baik non-profit maupun perusahaan -terutama teman-teman Abah seperti salah satu pengusaha nasional yang mengklaim sebagai “Anak Singkong” yang datang dengan pesawat pribadi di Narita pertengahan Juli 2009-. Ada beberapa tamu yang aku ingin ketengahkan dalam catatan kecil ini yaitu:

Terdapat beberapa korporasi Indonesia yang beroperasi dan membuka kantor cabang di Jepang, antara lain Pertamina, BNI, Bank Indonesia, PT Antam, Garuda Indonesia, PT APP Sinarmas, serta kantor berita Antara. Kami juga membantu dan memiliki kerjasama yang erat dengan awak korporasi tersebut. Salah satunya adalah wakil kantor berita Antara di Jepang. Sayangnya beliau kembali ke Indonesia pada awal Agustus 2009 dan Antara hingga saat ini tidak lagi menempatkan wakilnya di Tokyo. Konon hal ini disebabkan mahalnya biaya penempatan wakil Antara di Tokyo, dan minimnya dukungan lembaga mitra yakni kantor berita Kyodo terhadap operasional wakil Antara di Tokyo.

Pada bulan September 2009 kami disibukan dengan rencana Transit Presiden di Bandara Internasional Chubu, Nagoya. Bagianku dibantu bagian perhubungan dan pertahanan berkoordinasi dengan Protokol Negara dan Garuda Indonesia mengenai rencana penerbangan dan pengamanan RI1. Kami meneruskan informasi yang kami dapat kepada pemerintah Jepang, dalam hal ini Gaimusho dan Kementerian Infrastuktur, Pertanahan, Perhubungan dan Pariwisata Jepang atau Kokudokotsusho untuk memperoleh izin lintas dan izin mendarat bagi pesawat kepresidenan. Memang, karena informasi tersebut sangat sensitif, waktu lintas dan waktu mendarat selalu berubah, dan itu sangat menyulitkan kami untuk berkoordinasi sebab pihak Jepang selalu menginginkan waktu yang fixed sehingga mereka bisa memberikan clearance terhadap penerbangan VIP tersebut. Setelah berkoordinasi, akhirnya pada tanggal 23 September 2009, rombongan RI1 mendarat dengan mulus di Chubu Airport, Nagoya. Sekembalinya dari Amerika Serikat, rombongan RI1 kembali transit di tempat yang sama tanggal 1 Oktober 2009 pagi. Kebetulan pada tanggal 30 September 2009 pukul 17:16 terjadi gempa yang cukup hebat di Padang, Sumbar. Sembari menunggu rombongan, aku diperintah Abah untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai gempa tersebut. Berita tersebut aku kumpulkan sekitar pukul 23:00 waktu setempat dan aku segera serahkan ke Abah beberapa menit sebelum pesawat mendarat. Ternyata, setelah mendarat Presiden telah memiliki data yang cukup akurat dan memberikan pernyataan pers mengenai gempa tersebut. Selama waktu 2 jam transit beliau memberikan beberapa taklimat baik kepada wartawan maupun kepada staf kepresidenan mengenai gempa. Sekitar pukul 3 pagi tanggal 1 Oktober 2009, pesawat kepresidenan lepas landas meninggalkan Nagoya. Kamipun menghela nafas lega sebab proses transit berjalan dengan sangat mulus.

Gempa Padang mengundang reaksi keprihatinan dari seluruh pelosok dunia. Jepang mengirimkan Japan Disaster Relief Team for Indonesia Earthquake ke Sumatera Barat pada tanggal 2 Oktober 2009 malam. Tim yang terdiri atas personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepolisian Tokyo serta beberapa orang personel Pasukan Bela Diri Jepang tersebut meminta visa pada tanggal 2 Oktober 2009 sore hari. Kami di bagian pelayanan segera memberikan visa masuk dalam hitungan menit ke 76 anggota tim.

Sesuai kesepakatan Presiden RI dan PM Jepang saat Bali Democracy Forum Desember 2009, sebuah forum bernama Indonesia Japan Joint Economi Forum (IJJEF) dibentuk. Forum ini membahas berbagai isu kerjasama ekonomi kedua negara antara lain Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Metropolitan Priority Area (MPA). DelegasiRI yang mengikuti IJJEF terdiri atas para pejabat dari berbagai instansi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Sampai tahun 2012, IJJEF telah dilaksanakan empat kali yakni: IJJEF I dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2010, IJJEF II 14 Oktober 2010, IJJEF III tanggal 18 November 2011 sedang IJJEF IV tanggal 8 Oktober 2012. Untuk memfasilitasi delegasi ini, hampir seluruh bagian di pos Tokyo mengerahkan tenaganya, karena yang datang rata-rata menteri atau pejabat eselon I mereka.

Pada awal Oktober 2009, Gubernur dari salah satu daerah di ujung barat Indonesia didampingi kepala dinas dan beberapa pendamping berkunjung ke Jepang untuk melihat museum bencana di Kobe. Salah satu pendampingnya yakni mantan suami salah satu artis cantik berkelakuan sedikit tidak mengenakan kami, bahkan pada saat rombongan akan berangkat ke Kobe, hampir ketinggalan kereta Shinkansen karena masih bermalas-malasan di hotel.

Beberapa tamu istimewa yang datang tahun 2009 antara lain: Tim Dewan Transportasi Kota Jakarta awal Agustus 2009; Menlu menghadiri Fealac Foreign Ministerial Meeting awal September 2009. Ketua Badan Pemeriksan Keuangan menghadiri Asian Economic Panel, awal September 2009.

Selain tamu, pada awal November 2009, aku mengikuti Abah dan rombongan melakukan kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Kashiwazaki Kariwa, yang berada di Prefektur Nagano atas undangan TEPCO. Di lokasi ini aku menyaksikan kecanggihan teknologi pembangkitan listrik yang cukup murah dan dirancang sangat aman. Aku membayangkan apabila Republik memiliki paling tidak tiga PLTN di barat, tengah dan timur Indonesia, kebutuhan listrik 250 juta rakyat Indonesia akan terpasok dengan optimal.

Memasuki tahun 2010, jumlah tamu-tamu yang datang tidak menurun. Mengingat Jepang menjadi tuan rumah rangkaian sidang APEC tahun 2010, kami memberikan pelayanan terhadap Delegasi RI dari berbagai lembaga pemerintah mengikuti rangkaian sidang APEC 2010 di Jepang.

Pada akhir Januari 2010, personel dari sebuah yayasan sebut saja MMN datang untuk mengikuti sebuah event pameran kerajinan di Jepang. Berhubung salah satu ketua yayasan tersebut adalah istri salah satu menteri, personel tersebut menggunakan fasilitas negara sehingga memperoleh privilege tersendiri. Kontan perlakuan ini mengundang cemburu sesama pengusaha kerajinan yang kebetulan datang bersamaan dengan mereka.

Salah satu tamu penting yang datang secara rutin adalah pak GK, salah satu mantan menteri koordinator di era Orde Baru. Beliau sempat menjadi ketua DPD dan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Beliau datang ke Jepang setiap awal tahun (Februari) untuk memberikan kuliah umum mengenai administrasi pembangunan Indonesia di Universitas Waseda. Aku secara rutin menjemput dan mengantar beliau selama di Tokyo.

Tamu penting lain yang datang secara rutin ke Jepang adalah Pak JK mantan Wapres RI. Beliau datang pada awal Maret 2010 dalam kapasitas beliau sebagai ketua PMI untuk melakukan peninjauan ke salah satu fasilitas kesehatan di Jepang. Setahun kemudian beliau datang ke Jepang pada saat Gempa Jepang Timur melanda, tapi hal itu akan aku cerita dalam catatan yang lain.

Pada awal April 2010, salah satu menteri yang berasal dari partai berbasis Islam datang ke Tokyo untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan Telekomunikasi Jepang. Beliau didampingi staf khusus yang kebetulan memperoleh master, doktor dan post-doc di Jepang. Selama tiga hari berada di Jepang, beliau hanya makan ikan, mungkin karena khawatir mengenai kehalalan makanan daging. Sewaktu aku ajak rombongan makan di salah satu restoran, kebetulan personel restoran tersebut mengenakan kaus bertuliskan “Halal Food”. Sontak beliau menanyakan kehalalan makanan di restoran tersebut. Aku menjawab bahwa chef restoran tersebut adalah orang Indonesia dan sebelumnya pernah bekerja di wisma duta. Beliau kemudian memesan berbagai lauk pauk baik daging ayam, sapi maupun ikan dan bersantap dengan lahap.

Selain Presiden RI, Wapres RI juga melakukan transit di Bandara Narita dalam perjalanan Washington DC, AS pada tanggal 11 April 2010. Beruntung rombongan beliau hanya 20 orang dan menggunakan penerbangan komersial, sehingga mengurangi kerepotan kami untuk mengurus keprotokolan yang wajar bagi seorang kepala negara.

Seorang tamu yang unik adalah Wakil Republik di New York yang datang pada akhir April 2010. Beliau mampir atas undangan wakil kepala pos Tokyo untuk mencari tongkat golf berkualitas namun harga miring. Beliau tampak tertarik melihat tongkat golf dengan berbagai kualitas dan harga.

Selain itu, kami juga memfasilitasi Ibu SMI, dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Keuangan yang transit pada akhir April 2012. Beiau mampir ke Tokyo pada akhir Mei 2012 ke Washington setelah mengundurkan diri sebagai Menkeu dan memangku jabatan baru sebagai salah satu Direktur World Bank.

Menutup catatan pelayanan tamu tahun pertamaku, kami kedatangan dua orang mantan duta Republik, yakni duta di Tokyo dan duta di Washington DC pada awal Mei 2010. Kedua mantan duta tersebut diundang pemerintah Jepang dan dianugerahi bintang jasa Order of the Rising Sun atas jasa-jasanya memajukan hubungan antara kedua negara. Kami mendampingi beliau berdua selama beberapa hari di Tokyo.
Kunjungan Wapres RI didampingi Menlu dan Menko Ekonomi Kunjungan Wapres RI didampingi Menlu dan Menko Ekonomi

Catatan menarik terkait pelayanan adalah dress code. Sebagai representasi bangsa dan untuk menghormati tamu yang dilayani, kami diwajibkan mengenakan pakaian sipil lengkap, alias setelah jas dan dasi. Orang Jepang juga mengenakan dress code yang sama untuk bekerja sehari-hari, terutama di bulan-bulan musim dingin. Namun, ketika musim panas tiba, pemerintah Jepang mewajibkan dress code unik yakni setelan jas tanpa dasi. Selain itu pendingin di kantor wajib disetel pas di suhu 25 C sehingga menghemat energi. Dress code yang disebut “cool biz” ini dicetuskan oleh PM Junichiro Koizumi yang berkuasa antara tahun 2001 – 2006. Pos Tokyo juga mengikuti himbauan cool biz tersebut, dan sebagai bagian yang selalu menerima nota pemberitahuan cool biz dari Kementerian Luar Negeri Jepang atau Gaimusho, kamilah yang mengumumkan cool biz dan batik pada hari Jumat dari tanggal 1 Juni – 30 September tahun berjalan. Hingga saat ini cool biz menjadi dress code saat bulan-bulan musim panas di Jepang.

Sepanjang tahun 2009 – 2020, aku juga membantu beberapa staf yang kerabatnya meninggal dunia. Pada awal Agustus 2009, ibunda pak Han di bagian humas meninggal, kami membantu beliau untuk pengurusan exit permit. Selain itu, pada tanggal 22 Oktober 2009 Duta Republik di Mexico meninggal dunia karena serangan jantung. Jenazah beliau transit di Tokyo tanggal 23 Oktober 2009. Abah tampak terpukul saat menyambut jenazah. Beliau teringat saat keduanya kuliah di Amerika Serikat. Ternyata almarhum pernah mengurus Abah sewaktu Abah sakit hingga sembuh. Abah juga bercerita kalau keluarga almarhum dan keluarganya sangat dekat setelah keduanya lulus dari Amerika Serikat. Kami memfasilitasi transit jenazah dan transit keluarganya. Kami juga seringkali mengirimkan berita mengenai ucapan duka cita atas nama Pos Tokyo saat ada pejabat atau keluarga besar kementerian yang meninggal dunia antara lain istri Duta Republik di Kopenhagen yang meninggal tanggal 11 Oktober 2009 dan Sekretaris Inspektorat Jenderal yang meninggal tanggal 5 November 2009 serta Mantan Ibu Negara, Hasri Ainun Habibie yang meninggal tanggal 22 Mei 2010.

Selain itu, kami juga mengorganisir pembukaan buku ucapan duka cita saat tokoh Indonesia meninggal. Sebagai contoh, ketika mantan Presiden Gus Dur meninggal tanggal 30 Desember 2009 kami diminta membuka buku ucapan duka cita. Pejabat pemerintah Jepang, alim-ulama berbagai agama dan kepercayaan, pimpinan perusahaan multinasional Jepang, diplomat dari berbagai negara yang ada di Jepang datang dan ikut menyatakan rasa duka cita, termasuk duta Israel di Jepang. Kedatangan dubes Israel sedikit banyak merepotkan kita, karena Indonesia tidak mengakui keberadaan negara Yahudi itu. Pusat menginstruksikan agar pos Tokyo tidak menerima ucapan tersebut secara resmi. Namum instruksi itu turun beberapa menit setelah Nissim Ben Shitrit, duta Israel datang dan membubuhkan tanda tangannya di buku duka cita. Ketegangan kami masih berlanjut karena wakil misi Otoritas Palestina datang dan marah-marah karena misinya tidak diberitahu. Setelah kita cek, ternyata kantor misi tersebut pindah dan kita masih menyimpan nomor yang lama. Banyaknya tokoh baik dari pemerintahan, bisnis dan lintas agama yang menyatakan rasa duka citanya memperlihatkan kebesaran nama Gus Dur untuk mempromosikan solidaritas dan pluralitas tidak hanya di Indonesia, namun di dunia.

Sebelum berangkat ke Tokyo, kebetulan aku mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan lulus sebagai Ahli Pengadaan kategori L2. Keahlian ini aku manfaatkan saat diminta pimpinan pos Tokyo untuk membantu pengadaan barang terutama mobil. Sepanjang tahun 2009 aku membantu pengadaan mobil rekan di bagian perhubungan pada bulan September 2009, serta pengadaan kendaraan dinas operasional pos Tokyo berupa 2 van dan 1 sedan pada bulan November 2009. Satu hal yang menjadi ganjalan pada waktu itu adalah belum tersedianya payung hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah di luar negeri sedangkan kebiasaan pengadaan barang dan jasa di Jepang tidak sesuai dengan payung hukum yang ada yakni Keppres 80/2003. Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan aku akhirnya membuat dokumen pengadaan berdasar contoh dokumen pengadaan yang dibuat oleh World Bank, setidaknya jika pihak pengawas keuangan pemerintah mempertanyakan dasar penerbitan dokumen, kami memiliki pegangan yang cukup kuat.

Untuk mengoptimalkan pelayanan, kami tidak hanya melakukan pelayanan di kantor, namun juga melakukan pelayanan dengan mengunjungi kantong-kantong tempat tinggal orang Indonesia di Jepang misalnya di Shizuoka, Aichi dan beberapa tempat lainya. Selain pelayanan tersebut, kami juga melakukan kunjungan ke tempat-tempat dimana para pemagang melakukan pelatihan dan praktek kerjanya. Aku terkadang bergabung dengan tim melakukan kunjungan tersebut. Kunjungan pertama adalah kunjungan ke pemagang bidang pertanian di Gunma, pertengahan November 2009. Kami meninjau para pemagang yang sedang praktek kerja di beberapa perkebunan dan peternakan. Selain itu, aku beserta tim dari bagian ekonomi melakukan kunjungan ke perusahaan FK di Hamamatsu pada akhir Januari 2010 untuk meninjau sekaligus mengikuti acara pisah kenal pemagang dari Indonesia.

Berbicara mengenai pelayanan, bagian kami selain melayani tamu juga melayani warga Indonesia, warga Jepang maupun warga asing lainnya yang memerlukan dokumen resmi terkait dengan Indonesia. Sesuai amanat perundangan, kami menerbitkan berbagai surat penting terkait kelahiran, perkawinan, perceraian maupun kematian WNI di Jepang dan Micronesia. Kami juga memberikan legalisasi terhadap berbagai dokumen penting dan terjemahan bahasa Jepang berbagai dokumen yang diperlukan bagi WNI di Jepang. Untuk WN Jepang dan WN asing, kami memberikan pelayanan berupa legalisasi dan pemberian visa bagi pemegang paspor dinas/diplomatik. Pelayanan di bidang imigrasi seperti penerbitan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor (SPLP) dan pemberian visa bagi pemegang paspor biasa ditangani oleh bagian imigrasi, oleh karena itu, kami berkoordinasi erat dengan bidang imigrasi. Selain dengan bagian imigrasi, kami juga berkoordinasi terutama dengan bidang pendidikan untuk pelayanan kepada mahasiswa dan dengan bidang perhubungan untuk pelayanan kepada anak buah kapal. Untuk beberapa kasus, dimana pemegang paspor dinas kehilangan paspornya, kami merekomendasikan yang bersangkutan untuk memperoleh SPLP dari bidang imigrasi.

Untuk meningkatkan koordinasi antara perwakilan Republik di Jepang khususnya di bidang pelayanan, pos Tokyo dan pos Osaka secara rutin mengadakan rapat koordinasi setiap tahun. Untuk tahun 2009 – 2010 di akhir November 2009 kedua pos menggelar rapat koordinasi untuk menyeragamkan prosedur pelayanan dan ragam dokumen pelayanan. Rapat ini diikuti bagian imigrasi, keuangan, pelayanan, perhubungan, dan pendidikan.

Dalam rangka pembenahan pelayanan, kementerian menginstruksikan perwakilan Republik di luar negeri untuk memberikan tanda visa dinas dan diplomatik dalam bentuk stiker visa. Wakil pos Tokyo mengikuti Sosialisasi Pemberian Stiker Visa Diplomatik dan Dinas untuk Kawasan Asia Pasifik di Sydney, pada  pertengahan Desember 2009 dan beberapa kegiatan sosialisasi di Singapura pada awal Maret 2011 dan Beijing pada pertengahan Juni 2011, namun hingga saat ini pos Tokyo hanya memperoleh 100 lembar stiker visa dinas dan diplomatik, sementara pos Tokyo mengeluarkan rata-rata 50 visa dinas dan diplomatik per bulan. Oleh karena itu, tanda visa dinas yang dikeluarkan pos Tokyo masih bentuk lama yaitu cap visa dinas/diplomatik.

Selain di pelayanan, aku membantu wakil kepala pos Tokyo sebagai anggota tim pembinaan kepegawaian untuk pegawai setempat (PS). Salah satu masalah besar adalah kekurangan anggaran yang diakibatkan sistem pembayaran gaji PS yang dihitung dalam mata uang yen, sedangkan aturan dari pusat mengamanatkan agar penghitungan tersebut dilakukan dalam mata uang dollar AS. Akibat pelemahan dollar, perhitungan gaji untuk PS membengkak dan membebani anggaran. Akhirnya tim pembinaan kepegawaian merekomendasikan agar penghitungan gaji PS dilakukan dalam dollar AS. Kebijakan yang menimbulkan kontroversi tersebut diterapkan pada akhir Januari 2010.

Untuk melindungi dan memastikan hak dan kewajiban rekan-rekan PS di Jepang, kami mengadakan pemutakhiran data PS di pos Tokyo. Data tersebut diminta oleh Gaimusho melalui edaran pada awal Maret 2010. Gaimusho akan memutakhiran data PS dan selanjutnya akan menginformasikan ke pihak berwenang terutama lembaga penyedia layanan publik agar hak dan kewajiban para PS tersebut bisa diberikan.
Kami juga memfasilitasi permintaan Mutual Legal Assitance dari Pemerintah RI kepada Pemerintah Jepang dalam hal pemeriksaan saksi berkewarganegaraan Jepang dalam kasus korupsi di Indonesia pada April 2010. Kasus tersebut menyeret salah satu Dirjen di salah satu kementerian dan pada akhirnya menyeret beberapa direksi di salah satu perusahaan besar di Jepang. Pada awalnya surat tersebut mengundang masalah, sebab surat tersebut dikirimkan secara langsung dari Kemkumham ke Kemkeh Jepang tanpa melalui jalur diplomatik. Pihak Jepang meminta agar surat tersebut diterjemahkan dalam bahasa Jepang dan dikirimkan melalui jalur diplomatik. Setelah tertunda selama sekitar 3 bulan, permintaan tersebut dipenuhi pihak Kemkumham dan KPK sebagai penyidik dan penyelidik kasus korupsi tersebut…. (bersambung)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s