Green Economy: Keberlanjutan atau Persaingan?

Pembangunan Berkelanjutan

Memasuki abad XX terutama pasca Perang Dunia II berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang kesehatan serta tidak adanya konflik bersenjata berskala luas seperti PD II, penduduk bumi meningkat tajam. Dalam rentang waktu sekitar 200 tahun, penduduk bumi berlipat hampir tujuh kali lipat dari 1 milyar orang di tahun 1800 menjadi 7 milyar pada tahun 2012. Bahkan sejak tahun 1960 populasi dunia bertambah 1 milyar setiap 13 – 14 tahun.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut dihipotesiskan oleh tidak diseimbangi dengan peningkatan produksi pangan. Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa kenaikan jumlah penduduk akan bertambah seperti deret ukur, sementara kemampuan alam menghasilkan produksi pangan akan bertembah seperti deret hitung. Oleh karena itu, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, daya dukung alam mulai turun dan keseimbangan alam semakin rusak.

Thomas Robert Malthus dan grafik penduduk dunia dari abad I - XXI Masehi

Thomas Robert Malthus dan grafik penduduk dunia dari abad I – XXI Masehi

Kerusakan lingkungan ini membuat PBB menyelenggarakan Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia di Stockholm, Swedia tahun 1972 yang menghasilkan Deklarasi Stockholm yang pada prinsipnya menyerukan pengentasan kemiskinan dan perlindungan terhadap lingkungan. Pada tahun 1987, Komisi Lingkungan dan Pembangunan PBB mendiskusikan isu-isu lingkungan dan pembangunan dan menghasilkan dokumen Laporan Brutland yang membahas sebuah konsep yang disebut pembangunan berkelanjutan. Dalam dokumen ini pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi-generasi masa datang untuk memenuhi kebutuhan mereka”. Dokumen ini menjadi dasar perkembangan pembahasan isu lingkungan dan pembangunan internasional.

Komitmen Pembangunan Berkelanjutan Internasional

Pada tahun 1992, PBB menyelenggarakan KTT Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang dikenal sebagai KTT Bumi di Rio de Janiero, Brazil. Konferensi ini membahas isu-isu:

  • Pengawasan sistematis pada pola produksi, khususnya pada produksi komponen beracun seperti timbal dalam bensin atau limbah radioaktif.
  • Sumber-sumber energi alternatif yang menggantikan penggunaan bahan bakar fosil yang terkait dengan perubahan iklim global.
  • Ketergantungan baru pada sistem transportasi publik untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan, kemacetan di kota-kota dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara dan asap.
  • Kelangkaan air yang makin meningkat

Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (Rio Declaration on Environment and Development), Agenda 21, Prinsip-prinsip Kehutanan (Forest Principles) serta dua dokumen yang mengikat secara hukum yakni Konvensi Keanekaragaman Biologis (Convention on Biological Diversity) dan Kerangka Kerja Kovensi Perubahan Iklim (UN Framework on Convention on Climate Change/UNFCCC). Dokumen-dokumen ini pada perkembangannya menelurkan beberapa dokumen mengenai lingkungan dan pembangunan yang bersifat mengikat seperti Protokol Kyoto.

KTT Bumi menghasilkan beberapa kesepakatan yang pada akhirnya mendorong disusunnya Protokol Kyoto 1997 yang mengatur Kerangka Kerja Perubahan Iklim. Protokol ini bertujuan untuk mengurangi gas-gas rumah kaca kira sebesar 5,2% dari tahun 2008-2012 secara relatif terhadap level emisi gas rumah kaca tahun 1990.

Pada tahun 2002, PBB kembali menyelenggarakan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan. Konferensi ini tidak hanya melibatkan sektor pemerintah namun juga mengundang pelaku bisnis dan LSM. KTT ini menghasilkan Rencana Implementasi KTT Pembangunan Berkelanjutan dan Deklarasi Johannesburg.

Ekonomi Hijau atau Green Economy

Sepuluh tahun setelah KTT ini, PBB kembali mengadakan KTT Pembangunan Berkelanjutan 2012 di Rio de Janeiro, Brasil. KTT ini menghasilkan dokumen berjudul “Future that We Want” yang didalamnya antara lain dicantumkan komitmen untuk menentukan target-target terukur untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan secara global. Dalam KTT ini, Presiden RI menyatakan komitmen Pemerintah RI untuk menerapkan green economy.

Pengertian green economy atau ekonomi hijau menurut Badan Lingkungan PBB (United Nations Environment Programme/UNEP) adalah ekonomi yang menghasilkan kemajuan penghidupan manusia dan kesetaraan sosial, dan pengurangan secara signifikan resiko lingkungan serta kelangkaan ekologis (improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities). Dalam istilah yang lebih sederhana ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi yang bersifat rendah karbon, sangkil sumber daya dan melibatkan masyarakat (low carbon, resource efficient and socially inclusive).

Komitmen Pembangunan Berkelanjutan Nasional

Sejalan dengan komitmen ini, Pemerintah melalui Perpres nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres nomor 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebenarnya telah menetapkan kebijakan green economy. Komitmen Pemerintah adalah merencanakan penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% sampai 41% pada tahun 2020, melalui pembangunan ekonomi rendah emisi karbon.

Pada tataran kebijakan dalam negeri, Pemerintah Indonesia melalui UU nomor telah menerapkan strategi Rencana Pembangunan  Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 yang ditujukan untuk mewujudkan green and everlasting Indonesia, serta menegaskan pentingnya pengembangan konsep ekonomi hijau dengan memajukan prinsip pro-development, pro-job, pro-poor dan pro-environment berdasarkan prinsip sustainability dan equity. Dalam kaitan ini, serangkaian reformasi kebijakan terkait telah diupayakan Pemerintah RI antara lain:

  1. Secara bertahap mengurangi pemberian subsidi bahan bakar dan subsidi listrik guna mengurangi emisi gas rumah kaca;
  2. Melalui instrumen kebijakan baru untuk promosi energi terbarukan dan ramah lingkungan (geothermal, tenaga surya, dan lain-lain); serta
  3. Insentif bagi industri yang mempromosikan proses produksi serta produk yang ramah lingkungan.

Ditetapkannya berbagai kebijakan ramah lingkungan dan prinsip green economy dalam RPJP Tahun 2005 – 2025 menunjukan bahwa Pemerintah RI memiliki keseriusan terhadap kebijakan Green Economy dan menjadikannya prioritas kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan. Indonesia juga memandang bahwa konsep Green Economy merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Perdebatan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau

Pembangunan berkelanjutan melahirkan perdebatan panjang hingga saat ini. Pakar sosiologi kenamaan Inggris, Anthony Giddens dalam buku “Third Way: The Renewal of Social Democracy” menyatakan bahwa kontroversi pembangunan berkelanjutan bersumber dari kata-kata “kemampuan generasi mendatang” dalam pengertian pembangunan berkelanjutan versi Brutland. Berbagai pihak sulit menyepakati seberapa besar kebutuhan generasi mendatang, karena kita tidak akan pernah tahu berapa besar kebutuhan generasi mendatang yang harus disimpan oleh generasi saat ini. Generasi mendatang di negara-negara maju yang mengalami penurunan populasi seperti Jepang dan beberapa negara Eropa tentu akan lebih sedikit dibanding generasi itu di negara-negara berkembang yang memiliki angka pertumbuhan penduduk yang positif seperti Indonesia.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang disepakati dalam rangkaian KTT Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh PBB dari tahun 1992, 2002 hingga 2012 seperti Protokol Kyoto tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dilaksanakan “setengah hati” oleh negara-negara maju dan sebagian negara berkembang. Beberapa negara anggota PBB malah tidak menjadi pihak seperti Andorra, Kanada, Sudan Selatan dan Amerika Serikat. Beberapa negara enggan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam protokol tersebut.

Hal tersebut dapat dipahami, karena penurunan emisi GRK  akan berpengaruh pada kinerja ekonomi sebab penurunan emisi berkaitan erat dengan aktifitas industri. Semakin sedikit emisi, semakin kecil aktifitas industri. Kecilnya aktifitas industri akan mengurangi output industri dan berdampak pada kinerja ekonomi. Jadi bisa dimaklumi bahwa beberapa negara maju sebagai power house ekonomi seperti negara-negara G7 yang dibebani target yang tinggi untuk penurunan emisi  “iri” dengan negara emerging forces seperti negera BRIIC (Brasil, Russia, India, Indonesia dan China) yang diberi target penurunan emisi yang relatif lebih rendah.

Dalam tataran nasional, berdasarkan hasil diskusi terbatas dengan pemangku kepentingan dan pengumpulan data di beberapa daerah di Indonesia, pada tataran operasional, masih terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai green economy. Pemangku kepentingan terpecah antara pemangku kepentingan ekonomi (industri, perdagangan, infrastruktur, pertambangan dan berbagai sektor ekonomi lain) dan pemangku kepentingan hijau (lingkungan hidup, kehutanan, masyarakat adat dan madani, LSM lingkungan dan lain-lain). Kesepakatan akan seberapa jauh aktifitas ekonomi termasuk industri, perdagangan dan sektor lain satu pihak dan aktifitas pelestarian lingkungan di pihak lain harus dimajukan belum bisa digariskan dengan tegas. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa konsep ekologis sering dipakai pihak pesaing (baca: negara maju) untuk menghambat aliran barang dari Indonesia. Di lain pihak, kelompok “hijau” menyatakan bahwa kita tidak dapat menunda lagi kegiatan pelestarian lingkungan. “Apakah kita harus menunggu mata air terakhir teracuni, pohon terakhir ditebang, dan ikan terakhir mati, sehingga kita sadar bahwa kita tidak bisa makan uang?”, kilah kelompok “hijau”.

Akhirnya peserta diskusi sepakat untuk menyusun konsep ekonomi hijau yang  menggambarkan visi, misi, dan strategi Indonesia. Konsep tersebut mewakili kepentingan nasional dan dituangkan dalam kebijakan nasional yang berpihak pada seluruh pemangku kepentingan nasional; mendukung pertumbuhan ekonomi, percepatan, dan kesinambungan pembangunan; Sifatnya terjangkau (affordable and acceptable) serta tetap diarahkan menuju pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang positif serta memperhatikan local wisdom Indonesia.

Oleh karena itu, perkara ekonomi hijau ini harus diamati, diperikan, disusun dan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai kinerja ekonomi kita yang stabil di tengah deraan kelesuan ekonomi global menurun, sebaliknya jangan sampai sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dianugerahkan Tuhan untuk diwariskan ke anak cucu malah hilang tak karuan.

Kapasitas lembaga penguji dampak lingkungan dan penegakan hukum memang sangat perlu ditingkatkan untuk mengawal dan mengimbangi “nafsu” mesin ekonomi kita yang bila diibaratkan mesin diesel sedang panas-panasnya.
Wallahu ‘alam bissawab.

One response to “Green Economy: Keberlanjutan atau Persaingan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s