Sambas; Halaman Belakang Republik Kita…

Matahari Juni memanggang kami ketika menjejakkan kaki di Bumi Khatulistiwa. Ya, pada akhir Juni ini aku mampir di Pontianak untuk kemudian melanjutkan perjalanan 240 kilometer selama kurang lebih 6 jam ke Utara, ke sebuah wilayah yang terletak di ujung utara Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sambas. Wilayah tersebut ditetapkan sebagai kabupaten pada tahun 1956 melalui UU nomor 27 tahun 1956. Seiring pertumbuhan wilayah baik dari segi demografi maupun ekonomi, dan maraknya pemekaran daerah, maka pada tahun 1999 berdasar UU nomor 10 tahun 1999, Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi tiga wilayah yaitu kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas.

Secara historis, wilayah ini merupakan bekas Kesultanan Sambas yang berdiri sejak tahun 1671. Kesultanan Sambas sendiri merupakan ahli waris kerajaan Sambas Hindu yang konon telah disebut dalam kitab Negarakertagama yang ditulis Mpu Prapanca, salah satu pujangga Majapahit. Diperkirakan kerajaan di Sambas mulai berdiri pada abad 7 hingga keruntuhan Majapahit di abad 14 dan kembali berkembang setelah kedatangan pengungsi Jawa Majapahit yang mendirikan kerajaan bernama Panembahan Sambas. Pendirian Kesultanan Sambas sendiri tidak lepas dari peran petinggi Kesultanan Brunei melalui pernikahan “politis” antara para ahli waris kedua negeri. Sebelumnya, wilayah kesultanan tersebut didiami oleh etnis Melayu dan Dayak, dan sedikit pendatang etnis Tionghoa. Karena sejarah percampuran berbagai budaya dan adat tersebut, Kesultanan Sambas memiliki beragam nuansa budaya baik dari Jawa, Melayu maupun Dayak.

Istana Alwatzikhoebillah

Istana Alwatzikhoebillah, pusat pemerintahan Kesultanan Sambas

Pada tahun 2011 – 2012, dari sisi geografis dan demografis, Kabupaten Sambas memiliki luas sekitar 6.395,7 Km² (4% dari luas keseluruhan Provinsi Kalbar) dan terdiri dari 19 Kecamatan. Di sisi utara kabupaten ini berbatasan dengan Serawak, Malaysia; Kabupaten Bengkayang berada di sisi timur, Laut Natuna di sisi barat dan kota Singkawang terletak di Selatan. Pada tahun 2011 kabupaten ini didiami oleh 501.149 jiwa (sekitar 11% dari populasi Provinsi Kalbar), dengan laju pertambahan penduduk sebesar 1,01%. Sedangkan dari sisi ekonomi, kabupaten ini disangga oleh aktifitas pertanian yang menyumbang 41,56% produk daerah regional bruto (PDRB), disusul aktifitas perdagangan, hotel dan restoran yang menyumbang 29,72% PDRB; dan aktifitas di bidang industri pengolahan yang menyumbang 10,36% PDRB.

Berdasar kriteria pembangunan, kabupaten ini memiliki penduduk berkategori miskin sebanyak 46.980 jiwa atau sekitar 9,38% dari populasi kabupaten. Indek Pembangunan Manusia kabupaten ini mencapai angka 65,8 jauh di bawah IPM Nasional sebasar 72,77 atau IPM Provinsi Kalbar sebesar 69,66. Rendahnya angka IPM disebabkan oleh beberapa hal antara lain angka harapan hidup yang mencapai 61,48 di bawah AHH nasional yang mencapai 69,4 tahun; angka melek huruf sebesar 90,55% di bawah AMH nasional sebesar 93% dan rata-rata lama sekolah sebesar 6,20 tahun yang ternyata lebih tinggi dari rata-rata lama sekolah nasional sebesar 5,8 tahun. Rendahnya IPM tersebut juga dipengaruhi oleh faktor SDM dan infrastruktur kesehatan yang tidak mencukup di Kabupaten Sambas, sedangkan SDM dan infrastruktur pendidikan dinilai meningkat.

Di lain pihak, wilayah ini pernah menjadi ladang pertikaian berdarah pada Januari 1999 – Maret 2000. Dua etnis lokal bersatu membantai etnis pendatang. Kerusuhan yang dimulai dari insiden pencurian ayam dan perselisihan kernek – penumpang tersebut konon memakan korban tidak kurang dari 400 orang dan ribuan warga etnis pendatang tersebut mengungsi keluar Sambas ke Singkawang dan Pontianak. Konon, hingga saat ini terdapat garis imajiner di desa Sungai Garam yang menjadi batas Sambas – Singkawang. Apabila ada seorang saja yang berasal dari etnis pendatang tersebut nekat melintasinya, dia tidak bakal bisa keluar dari Sambas…. selamanya!

Berdasar pada pertemuan antara rombongan kami -peneliti lintas kementerian dari Jakarta- dengan para perangkat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di wilayah tersebut, terlihat bahwa kabupaten Sambas bisa dikatakan masih tertinggal dibanding daerah lain, bahkan dibanding daerah perbatasan lainnya. Ketertinggalan ini ditambah dengan tidak masuknya wilayah Sambas dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam rencana tersebut, daerah prioritas di Kalbar difokuskan pada wilayah Pontianak dan Mempawah yang notabene masih masuk wilayah kabupaten Pontianak, dan difokuskan pada produk bauksit, kelapa sawit, batubara dan kayu. Sambas, di lain pihak, memiliki potensi produk berupa hasil tanaman pangan seperti padi, kacang-kacangan dan buah yang pada tahun 2012 diperkirakan menyumbang 24% lebih terhadap PDRB sedangkan produk tanaman perkebungan seperti kelapa sawit, kelapa, karet, kopi dan lada hanya menyumbang sekitar 10% dari PDRB. Sambas memiliki potensi pertambangan baik logam maupun non-logam dalam jumlah yang tidak terlalu besar dan mungkin tidak ekonomis untuk dieksploitasi.

Beberapa hal yang mengemukan dan mengharukan dalam pertemuan tersebut adalah buruknya infrastruktur yang ada di daerah perbatasan. Berdasar presentasi perangkat pemerintah daerah, jalan dan jembatan menuju perbatasan belum dibangun dengan baik, walaupun sarana dan prasarana di tapal batas sendiri telah tersedia, walaupun sangat terbatas. Pejabat-pejabat lokal yang hadir mengeluhkan lambannya pertumbuhan pembangunan infrastruktur di wilayah yang seharusnya menjadi halaman depan Republik dengan Malaysia tersebut. “Kajian yang bapak perlihatkan tadi seharusnya sudah dilakukan 10 tahun yang lalu, namun lihat kenyataannya, jalan di wilayah kami masih saja belum dibangun,” demikian keluh salah satu camat di wilayah perbatasan.

Memang rendahnya pembangunan infrastruktur di perbatasan akan berdampak buruk terhadap saudara-saudara kita yang tinggal di daerah tersebut. Dibanding dengan sanak-saudara mereka yang tinggal di negeri sebelah, mereka tidak memperoleh pelayanan dasar pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan dan sarana maupun prasarana fisik yang lain. “Tapi jangan dipandang bahwa mereka sudi berpaling muka dari Merah Putih pak, walaupun mereka tertinggal dan terkucilkan, mereka masih dengan bangga menyebut diri mereka orang Indonesia,” imbuh camat tersebut.

Sebagai gambaran, jarak dari Sambas ke Pontianak sejauh 225 km, sedangkan jarak dari Sambas ke titik perbatasan di Sajingan sejauh 92 km dan Sambas ke Kuching sejauh 116 km. Namun keadaan jalan dari Sambas ke Pontianak, walaupun cukup mulus, tapi hanya dua lajur, sehingga kurang mencukupi untuk mendukung transportasi dan pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, jalan dari titik batas ke Kuching sudah mulus dan sangat mendukung pertumbuhan di wilayah perbatasan Malaysia.

Selain itu, dari sisi legal formal, terdapat permasalahan ketidakjelasan titik-titik batas antara kedua negara. Hal ini memang dapat dipahami, mengingat sebagai successor state (negara ahli waris) Hindia Belanda dan Borneo Utara Inggris, Indonesia dan Malaysia menjadikan perjanjian perbatasan antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani berturut-turut pada tahun 1891, 1915 dan 1928 sebagai dasar penentuan titik-titik perbatasan pasca kemerdekaan kedua negara. Apabila kita membandingkan keadaan saat perjanjian yang dibuat puluhan bahkan ratusan tahun lalu dengan keadaan saat ini, bisa dipahami bahwa penentuan titik-titik demarkasi perbatasan tidaklah mudah.

Sebagai contoh, kasus penentuan titik batas di Tanjung Datu khususnya di dusun Camar Bulan. Dalam perjanjian antara Belanda dan Inggris, disepakati bahwa batas kedua Negara dalam rentang koridor selebar 5 mil di koordinat 04′ 20” Lintang Utara pada umumnya terdiri dari watershed (badan air), dan pegunungan. Oleh karena itu, sesuai dengan kelaziman demarkasi perbatasan, maka garis batas diletakan di punggung gunung atau di tengah-tengah badan air. Ketika proses validasi bersama Indonesia – Malaysia pada tahun 1975, ternyata di wilayah Camar Bulan sedang banjir, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk membagi dua badan air yang saat itu sedang banjir. Ketika banjir surut, ternyata batas Malaysia menjorok ke arah Indonesia dan “mengancam” terbentuknya daerah enclave Indonesia. Oleh karena itu, hingga saat ini kedua negara belum menyepakati perjanjian perbatasan wilayah di Pulau Kalimantan karena pertimbangan tersebut.

Permasalahan di Tanjung Datu

Permasalahan di Tanjung Datu

Hal lain yang terkait dengan pengembangan daerah perbatasan adalah hal-hal yang menyangkut hak ulayat masyarakat lintas batas. Hak ulayat ini antara lain menyangkut kekerabatan antar penduduk lintas batas, kepemilikan tanah-tanah ulayat lintas batas dan hak-hak tradisional lain, seperti hak bercocok-tanam atau mencari ikan secara tradisional. Pembatasan atas hak ulayat ini sering dikeluhkan, seperti pembatasan pelintas batas untuk mengunjungi sanak keluarga di seberang batas, atau pelarangan penggarapan lahan atau kegiatan berburu lainnya bahkan pelarangan pemakaman di makam adat yang kebetulan terletak di seberang batas.

Selain itu, terdapat beberapa kerawanan ditemukan di daerah perbatasan, antara lain penyerobotan tanah yang dilakukan dengan menggeser patok-patok perbatasan, penyelundupan baik barang kelontong, BMM hingga narkoba dan sisa “dendam” antar etnis selama kerusuhan Sambas 1999 yang melebar hingga ke Malaysia, dimana etnis-etnis yang saling bertikai (dua etnis lokal vs etnis pendatang), bekerja di Malaysia dan sering bergesekan.

Keterkungkungan itu ditambah dengan kurangnya peran aparatur setempat baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam kerangka kerjasama Sosek Malindo. Sebagai akibatnya, seringkali kesepakatan yang dihasilkan di kerangka Sosek Malindo tersebut sulit diimplementasikan di perbatasan karena konsepnya yang “mengawang-awang”.

Namun, seperti halnya di daerah lain, keterbatasan infrastukturlah yang membuat masyarakat di perbatasan mengalami -meminjam istilah salah satu ahli yang ikut serta dalam pertemuan tersebut- “keterkucilan sosial”. Semoga saja halaman belakang Republik tercinta ini bisa dikelola dengan baik sehingga naik tingkat dari sekedar “kebun” menjadi “taman”. Wallahu ‘alam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s