Meretas Jalan Ketiga: Pertentangan Panjang Kapitalisme dan Sosialisme (bagian 1)

Beberapa tahun yang lalu, aku menemukan buku yang oleh rekan-rekan kuliahku dipandang “seksi” waktu itu. Buku yang ditulis oleh Anthony Giddens, sosiolog kenamaan sekaligus penasehat utama Tony Blair -PM Ingris waktu itu- berjudul The Third Way: The Renewal of Social Democracy yang diterjemahkan menjadi The Third Way: Pembaruan Demokrasi Sosial. Walaupun buku tersebut ditulis pada tahun 1998, tersebar di kalangan akademisi kampusku sekitar tahun 2000-an awal, aku baru membeli buku terjemahannya tahun 2008 dan baru saja kelar membaca dan mencerna hal-hal yang ditulis dalam buku tersebut.

Anthony Giddens, sosiolog dan penulis buku "the Third Way, the Renewal of Social Democracy" (sumber: Wikipedia)

Anthony Giddens, sosiolog dan penulis buku “the Third Way, the Renewal of Social Democracy” (sumber: Wikipedia)

Sembari membaca buku ini, aku mencoba memetakan kembali pemahamanku atas sistem ekonomi dengan mengingat-ingat pelajaran ekonomi beberapa belas tahun yang lalu. Sistem ekonomi masyarakat di dunia pada akhir abad kesembilanbelas hingga saat bisa dikatakan terbelah menjadi dua bagian yaitu sosialisme dan kapitalisme.

Kapitalisme konon merupakan sistem ekonomi masyarakat yang tertua, karena diperkirakan kegiatan perdagangan untuk memperoleh keuntungan telah dilakukan beberapa peradaban 2000 tahun sebelum Masehi, namun bentuk modern kapitalisme yaitu merkantilisme munculdan berkembang pada abad keenambelas hingga delapanbelas Masehi. Sistem ekonomi masyarakat ini bercirikan (1) kepemilikan oleh pribadi atau badan perusahaan terhadap barang-barang modal, (2) proses investasi yang ditentukan berdasarkan pada keputusan pribadi atau pada harga dan (3) proses produksi dan distribusi barang ditentukan oleh persaingan dalam sebuah pasar bebas sempurna (Wikipedia). .

Di lain pihak, sosialisme yang berkembang berkat pemikiran beberapa filsuf terkemuka –salah satu diantaranya dan yang terpenting adalah Karl Marx- adalah sistem ekonomi masyarakat yang berkembang pada awal abad keduapuluh dengan ditandai berdirinya Uni Republik Soviet Sosialis atau lebih dikenal sebagai Uni Soviet di Rusia dan beberapa negara di sekitarnya pada tahun 1922. Sosialisme sebagai sistem ekonomi bersendi pada (1) kepemilikan bersama (bisa berbentuk koperasi, kepemilikan bersama atau negara, atau kepemilikan pribadi yang masing-masing sama besarnya) atas barang-barang modal, (2) sistem produksi dan distribusi dilakukan untuk semata-mata memenuhi kebutuhan ekonomi dan manusia sehingga keuntungan atau barang produksi dilarang, distribusi dilakukan dengan prinsip “kepada masing-masing orang sesuai dengan sumbangannya terhadap proses produksi”, (3)aspek-aspek dalam penyelenggaraan perekonomian sangat dipengaruhi oleh institusi negara.

Sejak ide sosialisme terwujud menjadi sebuah negara, maka negara-negara di dunia ini mengklasifikasikan dirinya ke dalam golongan kapitalis dan golongan sosialis. Puncak persaingan ini ditandai dengan terjadinya perang dingin yang berkobar selama lebih dari empat setengah dekade. Pertarungan dua ide besar ini berhenti seiring runtuhnya Uni Soviet sebagai pendukung utama sistem sosialisme. Walaupun demikian, ide sosialisme masih dipakai oleh banyak negara, bahkan negara-negara Barat yang secara tradisional menjadi “musuh” Uni Soviet waktu itu. Sosialisme ala negara Barat yang dikenal sebagai demokrasi sosial atau sosialisme parlementer moderat banyak diadopsi oleh negara-negara Eropa pada dekade 1930an hingga 1960an. Bahkan saat depresi ekonomi melanda Amerika Serikat, pemerintahan Presiden Franklin Delano Roosevelt mengambil kebijakan ekonomi yang berbau “sosialis” seperti pembentukan Korps Cadangan Sipil yang mempekerjakan 250.000 pengangguran di proyek-proyek pemerintah, pembentukan BUMN Otoritas Lembah Tennesse dan pengaturan sektor industri, keuangan dan perbankan melalui berbagai undang-undang (ingat, proyek pemerintah, BUMN dan undang-undang yang terlalu mengatur ekonomi adalah haram di AS!).

Setelah peradaban manusia memasuki babak baru kemajuan teknologi dan proses globalisasi, demokrasi sosial mulai memasuki masa suramnya. Demokrasi sosial memperoleh tantangan hebat dari filosofi pasar bebas dan dianggap tidak bisa menjawab tantangan zaman terkait dengan kelesuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan intervensi negara. Negara kesejahteraan (walfare state) yang dibentuk oleh pemerintahan sosial demokrat dianggap tidak memiliki taji untuk menghadang resesi ekonomi tahun 1970an. Kaum neo-liberal yang dibidani oleh Margaret Thatcher –PM Inggris periode 1979 s/d 1990 – mendengungkan kembali perlunya pengurangan peran negara di berbagai sektor ekonomi sehingga keuangan negara bisa difokuskan pada hal-hal yang memang menjadi domain ideal negara.

Dalam bab awal bukunya, Giddens menjabarkan karakteristik utama pemerintahan sosial demokrat yakni peran negara. Negara dalam pandangan sosial demokrat berperan dalam berbagai peri kehidupan antara lain penyediaan kebutuhan umum yang tidak disediakan pasar, pembentukan keluarga, penguasaan atas industri-industri penting, pembentukan jaring pengaman sosial, serta pemupukan solidaritas internasional khususnya diantara kaum sosial demokrat. Bisa dikatakan bahwa kaum sosial demokrat tidak bisa melepaskan peran negara dalam berbagai sektor walaupun mereka mengklaim kebebasan individu merupakan syarat mutlak sebuah masyarakat.

Di lain pihak, neoliberalisme justru meminimalisir peran negara dan memberikan porsi yang besar kepada invidu-individu untuk mengembangkan diri dan masyarakatnya dan pada akhirnya menggerakkan negara. Peran negara dalam kebebasan baik individu maupun pasar diminimalisir sebagai institusi yang menegakkan kerangka legal. Namun uniknya, neoliberalisme memberikan porsi besar kepada keluarga tradisional (ayah-ibu-anak) untuk membentuk individu-individu yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, ide neoliberalisme juga mengalami kritikan yang cukup pedas. Sumber kritikan ini malah berasal dari ide internal neoliberalisme yaitu konservatisme pasar bebas dan fundamentalisme keluarga tradisional. Kedua hal ini sangat bertentangan, dimana ide konservatisme pasar bebas yang membuka lebar kebebasan pada perkembangannya menjadi dasar kemunculan hal-hal yang ditentang dalam fundamentalisme keluarga tradisional seperti isu kesetaraan jender, multikulturalisme, hak kaum gay serta isu-isu lingkungan. Tantangan ini menghasilkan dua sayap neoliberalisme yaitu sayap “konservatif” yang mendukung peran pemerintah dalam isu moral tapi membebaskan pasar; dan sayap “libertarian” yang menginginkan minimalisasi peran pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan.

Di lain pihak, isu-isu yang dihadapi oleh kaum sosial demokrat juga berkembang. Sosial demokrasi dianggap kuno dan tidak mampu menjawab tantangan globalisasi, mengingat sosial demokrat melihat internasionalisme semata-mata sebagai sarana penggalangan partai-partai se-ideologi. Kelesuan ekonomi makin melumpuhkan ide dasar kaum sosial demokrat yaitu negara kesejahteraan -secara gampang, kalau ekonomi melemah, penerimaan negara berkurang, lalu bagaimana program jejaring keamanan sosial dibiayai? Pertentangan dalam isu membuat partai-partai sosial demokrat “menggeser” kutub menjadi partai yang membela kaum marjinal seperti imigran dan homoseksual, partai yang peduli dengan lingkungan dan cenderung melakukan pendekatan “liberal” terhadap isu tersebut. Perdebatan akhiranya ini melahirkan kaum “sosialis” yang menginginkan kontrol pemerintah di sebagian aspek kehidupan dan kaum “otoritarian” yang menginginkan peran pemerintah yang sangat luas di berbagai aspek kehidupan (bersambung).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s