Di Pusar Nusantara, Kota Cantik Palangkaraya

Di awal Ramadhan, saat orang lain menikmati makan sahur di hari kedua (ketiga bagi yang berpuasa tanggal 9 Juli 2013), aku pontang-panting mengejar pesawat ke Kalimantan Tengah. Kami hari itu dijadwalkan terbang ke Palangkaraya, sebuah kota hasil “penerawangan” Sang Putra Fajar, Penyambung Lidah Rakyat, Paduka Jang Mulia Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno. Ya, Palangkaraya adalah buah pemikiran salah satu Proklamator Kemerdekaan Indonesia tersebut. Beliau memiliki visi menjadikan Palangkaraya sebagai ibukota negara, karena kota ini diyakini berada di tengah-tengah wilayah Republik Indonesia sehingga bisa menimbulkan perasaan “adil” bagi seluruh lapisan bangsa.

Kota yang didirikan pada 17 Juli 1957 ini merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, provinsi yang secara resmi berdiri  pada tanggal 23 Mei 1957 sebagai hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Selatan pasca dipecahnya provinsi Kalimantan menjadi 3 wilayah yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tahun 1956. Kota Palangkaraya konon merupakan kota pertama yang didirikan dari nol pasca Kemerdekaan Indonesia.

Tugu Peringatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kota Palangkaraya oleh Presiden Soekarno

Tugu Peringatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kota Palangkaraya oleh Presiden Soekarno

Kesan pertama ketika kami mendarat di Palangkaraya adalah hutan, ya dari udara yang terlihat adalah hamparan hijau yang luas. Dibanding kota-kota lain yang langsung terlihat kesesakan khas kota, ketika pesawat melakukan approach, sejauh mata memandang kerimbunan hutan yang terkesan masih perawan tersuguh di depan mata.

Jika bicara masalah hutan, Kalimantan Tengah memiliki 15,3 juta hektar luas wilayah dan bisa dikatakan hampir 90% diantaranya dikategorikan sebagai wilayah hutan. Di wilayah ini juga terdapat 2,6 juta hektar kawasan konservasi yang terdiri dari 25 Taman Nasional dan Hutan Lindung; 9 juta hektar hutan produksi yang terbagi dalam 63 unit manajemen konsesi HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan 22 unit HTI (Hutan Tanaman Industri); dalam program Heart of Borneo yang dikembangkan oleh tiga negara di Pulau Kalimantan yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei terdapat 16 juta hektar dan 7 juta hektar diantaranya terdapat di Kalteng

Terkait dengan industri kehutanan, Kalimantan Tengah memiliki potensi yang luar biasa selain hasil kayu. Potensi yang besar diperoleh dari hasil sampingan hutan seperti rotan, limbah kayu, CPO, maupun biomassa sebagai sumber energi alternatif. Oleh karena itu, Pemprov Kalteng memandang perlu adanya di bidang perkayuan dan energi alternatif tersebut;

Pengelolaan HPH di Kalteng telah memperoleh sertifikasi lembaga penilai independen dalam bentuk evaluasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) sehingga dalam kerangka REDD+ pengelolaan tersebut dikategorikan sebagai sustainable management forestry. Sedangkan dalam pengelolaan HTI terdapat satu unit HTI yang merupakan integrated industry sehingga bisa dikatakan bahwa pengelolaan hutan di Kalteng dilaksanakan secara berkelanjutan.

Masalah kunci dalam proses pembangunan berkelanjutan di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah adalah harmonisasi antara peraturan nasional dan peraturan daerah. Dalam kasus di Kalimantan Tengah terdapat tumpang tindih peraturan dan ketidaksesuaian antara penetapan dan keadaan di lapangan terkait penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk menerapkan RTRW yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Program-program unggulan pemerintah provinsi Kalteng antara lain upaya membangun desa-desa tertinggal sehingga penduduknya tidak merambah hutan, Pemerintah Provinsi Kalteng melakukan program pembangunan desa dimana 4 desa tertinggal per kabupaten/kota digarap bersama-sama seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Pemprov Kalteng juga menerapkan program Gerakan Bersama Menanam Lahan Terlantar (Geber MLT) untuk menghijaukan lahan terlantar;

Untuk mensukseskan pembangunan di sektor kehutanan, Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan tenaga penyuluh lapangan yang cukup banyak, karena dengan luas 1,5 kali pulau Jawa, Kalteng hanya memiliki 48 tenaga penyuluh;

Skema bantuan luar negeri di sektor ini dipandang tidak begitu bermanfaat karena sebagian besar nilai bantuan tersebut digunakan untuk membiayai operasional dan manajemen lembaga pengelola yang ditunjuk oleh donor luar negeri tersebut. Terkadang program bantuan luar negeri tersebut justru memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang menjadi target karena kecilnya kontribusi bantuan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

Pengelolaan kehutanan hendaknya dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini perlu dilakukan karena di dalam hutan terdapat masyarakat yang menyangga keberadaan hutan tersebut, sehingga pengelolaan hutan harusnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan hutan harus dilaksanakan secara bottom-up dan mempertimbangkan local wisdom yang berlaku di masyarakat penyangga hutan. Di lain pihak, para pengusaha juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung berbagai program yang ditujukan pada pelestarian hutan dan lingkungan. Namun demikian, para pelaku bisnis di Kalteng membutuhkan kepastian hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka.

Beralih dari topik kehutanan dan pembangunan berwawasan hijau, setelah kami menyelesaikan kewajiban kunjungan di Palangkaraya, kami menyempatkan diri untuk mengenal Palangkaraya lebih dekat. Berdasarkan informasi dari pak Man, sopir yang mengantar kami, Palangkaraya didiami berbagai suku bangsa dan memeluk agama yang berbeda-beda. Bisa dikatakan bahwa Palangkaraya secara religi didiami kaum Muslim dan Kristiani dengan prosentase yang hampir seimbang. Namun berbeda dengan daerah lain, kesetimbangan ini tidak melahirkan konflik, namun justru melahirkan harmoni antara para pemeluk agama. Kerusuhan berlatar agama seperti di Poso dan Ambon dapat dicegah karena peran tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah dalam mempromosikan kerukunan dan mencegah fundamentalisme agama. “Mungkin itu sebabnya masyarakat Palangkaraya beberapa waktu lalu menolak deklarasi FPI dan kedatangan pimpinan FPI di Palangkaraya,” ujar pak Man. Memang pada kenyataannya, waktu kami datang, orang-orang dengan bebas berjualan dan menikmati makanan di warung dan restoran yang ada di tengah kekhusyukan bulan Puasa, tapi ketika kami mengikuti shalat Jumat, masjidpun penuh dengan jamaah yang menunaikannya.

Kunjungan singkat kami di Palangkaraya membuat kami sadar, bahwa di pusar nusantara inilah nilai-nilai pluralisme dan toleransi berkembang, dan diharapkan dapat menjadi model bagi terwujudnya masyarakat madani Indonesia yang damai, saleh tapi toleran. Waallahu ‘alam  bissawab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s