Timor Leste: Kisah Saudara Senasib Tak Sepenanggungan

Senin, 30 Agustus 1999, malam;
Sertu Aris diperintahkan komandan peleton untuk mengumpulkan regunya. “Hasil referendum sudah dapat diduga, kita kalah, kita harus segera meninggalkan pos dan berkumpul di pusat kota Dili untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Semoga saja hari ini Tuhan memberikan anugerahnya sehingga tidak ada Fretilin yang mengganggu perjalanan kita ke Dili,” kata Sertu Aris kepada rekan-rekan satu regunya. Malam itu juga peleton Sertu Aris menarik diri ke kota Dili. Malam itu juga mulai terjadi baku tembak antara milisi pro-kemerdekaan dan pro-integrasi di penjuru Timor Timur. Selama lebih dari dua minggu peleton zeni tempur dimana Sertu Aris mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI bertahan di Dili sebelum akhirnya ditarik kembali ke Surabaya sebagai pasukan TNI terakhir di Timor Leste pada tanggal 27 September 1999.

Demikian sekelumit nukilan cerita dari tokoh Sertu Aris, yang merupakan sepupu saya sendiri saat dia ditugaskan di Dili, Timor Timur (waktu itu) dari awal tahun 1999 hingga lepasnya Timor Timur dari Republik Indonesia bulan September 1999. Timor Timur merupakan porsi wilayah di Pulau Timor yang berada di paruh timur dan eksklave Oecussi di Timor Barat. Wilayah ini dikolonialisasi oleh bangsa Portugis sejak tahun 1769 dan perbatasan antara Timor Barat yang merupakan wilayah Hindia Belanda dengan Timor Timur plus Oecussi yang merupakan wilayah Timor Portugis disepakati oleh Belanda dan Portugis pada tahun 1914 oleh Pengadilan Arbitrasi Permanen 1914. Konon, naskah perjanjian ini memuat tanda atau benda alami di wilayah perbatasan Timor Barat dan Timor Timur sebagai acuan tapal batas misalnya pohon di atas batu yang berada di pinggir sungai. Ketika Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste menyelesaikan tapal batas, batu yang ditumbuhi pohon tersebut telah hilang tergerus sungai, sementara sungai itu sendiri membentuk delta dengan dua cabang sehingga menimbulkan ketegangan -baik antar tim penyelesaian batas negara atau antara masyarakat yang tinggal di sekitar garis batas- untuk menentukan apakah delta sungai yang subur tersebut masuk ke wilayah RI atau RDTL.

Salah satu sudut romantis di Dili (dok. pribadi)

Salah satu sudut romantis di Dili (dok. pribadi)

Bagian timur Pulau Timor berada di bawah kekuasaan Portugis hingga tahun 1975 kecuali pada saat Perang Dunia II dimana Jepang menduduki Timor Portugis antara tahun 1942 – 1945. Pada 4 Desember 1975 dimulailah Operasi Seroja oleh “sukarelawan” Indonesia untuk mendukung Deklarasi Balibo [ditandatangani di Denpasar] yang dilakukan tanggal 30 November 1975 dan berisi pernyataan keinginan rakyat Timor Portugis untuk integrasi ke dalam Republik Indonesia. Proses “aneksasi” ini tidak lepas dari kondisi politik Portugal pasca Revolusi Bunga 1974 dimana Portugal akan memberikan kemerdekaan kepada daerah-daerah koloninya dan membentuk partai politik untuk menampung aspirasi rakyat di Wilayah Seberang Lautan Portugal. Kebijakan tersebut direspon dengan pembentukan berbagai partai politik dengan masing-masing ideologinya di Timor Portugis, walaupun secara umum terdapat tiga kekuatan yaitu kekuatan konservatif yang diwakili oleh UDT (União Democrática Timorense) dan menginginkan Timor Portugis tetap berada di bawah pemerintah Portugal dan merdeka secara gradual; kekuatan sosialis yang diwakili oleh ASDT (Associação Social Democrática Timorense) dan kemudian berubah menjadi Fretilin (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente) dan menginginkan kemerdekaan penuh dan secepatnya dari Portugal; kekuatan integratif yang diwakili oleh Apodeti (Associação Popular Democrática Timorense) yang memilih integrasi dengan Indonesia.

Pada tanggal 28 November 1975 Fretilin melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste, sebuah republik yang memiliki haluan kiri. Hal ini menimbulkan reaksi Republik Indonesia, yang baru saja selesai menumpas gerakan komunis 10 tahun sebelumnya, terhadap pembentukan republik bercorak kiri tersebut. Pemerintah Australia dan Amerika Serikat juga mendukung langkah Indonesia untuk “menghentikan” keberadaan republik tersebut walaupun kedua negara tersebut tidak mengambil langkah intervensi untuk membendung komunisme. Hal ini dapat dipahami karena AS (yang juga dibantu oleh unsur angkatan bersenjata Australia) baru saja mengalami kekalahan yang memalukan di mandala perang Vietnam bulan April 1975. Publik AS akan tambah rewel jika militer AS melakukan intervensi ke Timor Leste. RDTL yang dideklarasikan bulan November 1975 tersebut ibarat duri komunis dalam daging koalisi anti-komunis Asia, AS dan Australia sebagai penyokong koalisi anti-komunis “meminjam” tangan Indonesia untuk mencabut duri tersebut. Singkat cerita, pada 17 Juli 1976, Timor Portugis secara resmi dinyatakan sebagai propinsi ke-27 Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan dikuatkan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timor ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bandeira de Timor Leste atau Bendera Timor Leste (sumber: wikipedia)

Bandeira de Timor Leste atau Bendera Timor Leste (sumber: wikipedia)

Setelah rezim Presiden Soeharto ambruk menyusul krisis ekonomi, huru-hara dan diakhiri dengan pengunduran dirinya tanggal 21 Mei 1998, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Habibie -dengan mempertimbangkan desakan dan bisikan PM Australia, John Howard- memutuskan untuk melaksanakan jajak pendapat bagi rakyat Timor Timur. Jajak pendapat tersebut berisikan permintaan rakyat Timor Timur untuk menjawab ya atau tidak terhadap tawaran otonomi luas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah serangkaian kegiatan persiapan, jajak pendapat dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 bagi semua rakyat Timor Timur, baik yang berada di wilayah Timor Timur, wilayah Indonesia atau di luar negeri. Menurut hasil yang diumumkan di New York dan Dili tanggal 4 September 1999, 78,5% penduduk Timor Timur menyatakan menolak dengan akibat pemisahan dari Indonesia dan 21,5% menerima otonomi luas yang ditawarkan Indonesia. Hasil jajak pendapat menimbulkan rasa tidak puas pada sebagian penduduk, sehingga menimbulkan kerusuhan. Akhirnya PBB mengirim pasukan internasional yang dipimpin Australia. Pasukan tersebut dinamakan INTERFET (International Force for East Timor). Kedudukan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 dicabut oleh MPR dengan Tap MPR No. V/ MPR/1999. Dengan demikian Tap MPR No. VI/MPR/1978 dinyatakan tidak berlaku lagi. Akhirnya Timor Timur menerima kembali kedaulatannya dari UNTAET (UN Temporary Administration in East Timor) pada tanggal 20 Mei 2002 dengan nama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di bawah pemerintahan Presiden Kay Rala Xanana Gusmão dan PM Mari Alkatiri.

PM Mari Alkatiri dan Presiden Xanana Gusmao (sumber: wikipedia)

PM Mari Alkatiri dan Presiden Xanana Gusmao (sumber: wikipedia)

Saya berkesempatan untuk mengunjungi Dili, Timor Leste dalam rangka mengumpulkan informasi dan data terkait dengan kajian yang sedang dilakukan oleh tempat kerja saya pada tanggal 20 – 24 Agustus 2015, enam belas tahun setelah sepupu yang saya ilustrasikan di atas meninggalkan kota tersebut. Di kota ini saya dan rekan-rekan menemui pejabat dan personil dari National Development Agency, Kementerian Perencanaan dan Investasi Strategis RDTL; Kamar Dagang dan Industri RDTL; United Nations Development Programme Timor Leste; Telekomunikasi Indonesia Internasional (TL) S.A.; Timor Institute of Development Studies; Fakultas Ilmu Sosial, National University of East Timor; dan LSM Timor Aid. Seluruh pertemuan tersebut dilaksanakan dalam bahasa Indonesia, bahasa kerja sehari-hari di RDTL kecuali di UNDP yang menggunakan bahasa Inggris.

Bahasa merupakan salah satu peninggalan Indonesia yang sangat terasa di RDTL. Selama empat abad Portugis menguasai Timor Leste [kita gunakan saja istilah generik ini], tidak banyak orang Timor Leste menikmati pendidikan dan mampu berbahasa Portugis. Sementara itu, bahasa Tetum sebagai lingua franca suku-suku di Timor juga tidak dikuasai secara luas, sehingga terdapat beberapa kantong wilayah yang tidak memahami bahkan tidak mau menggunakan bahasa Tetum. Saat hampir 24 tahun Indonesia bercokol di tanah Timor Leste, Pemerintah membangun wilayah tersebut besar-besaran, termasuk pendidikan yang dihantarkan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu orang Timor Leste dari Pulau Jaco di ujung timur hingga Citrana di ujung barat Timor Leste, dari Atauro di utara hingga Suai di selatan. Ketika merdeka, RDTL menetapkan Portugis sebagai bahasa nasional, walaupun tidak banyak orang yang mampu berbahasa Portugis. Bahkan hingga sekarang, pendidikan di Timor Leste masih menggunakan bahasa Indonesia untuk menghantarkan pelajaran yang ditulis dalam bahasa Portugis. Selain itu, masih banyak peninggalan infrastruktur fisik yang dibangun oleh Indonesia. Mayoritas jalan, jembatan atau sistem pengairan memperlihatkan lambang khas baling-baling tiga daun milik ex-Departemen Pekerjaan Umum. Selain itu, pasokan listrik, jalur telekomunikasi bahkan BBM masih diambil dari wilayah Indonesia, walaupun pemerintah RDTL sudah merintis pembangunan infrastruktur tersebut.

Lain halnya dengan bahasa, mata uang yang berlaku di Timor  Leste bukan mata uang Indonesia. Mereka menggunakan US Dollar untuk transaksi bernilai di atas US$1 dan mata uang lokal centavos untuk transaksi bernilai di bawah US$1. Hal ini yang membuat saya pernah merasakan masakan Padang di RM Bundo Sati berharga sekitar US$90-an untuk makan siang (untung dibayarin teman yang bertugas di sana hehehe).

Karena kedekatan geografis, bahasa dan budaya antara RDTL dengan Timor Barat, maka RDTL menjadi salah satu negara prioritas penerima bantuan kerja sama teknik (KST) Selatan-Selatan Indonesia. Pada bulan Juli 2013 Presiden SBY menyatakan komitmen bantuan teknik sebesar USD 6 juta untuk periode 3 tahun. Antara tahun 2009 – 2014, Indonesia telah dilaksanakan 139 program peningkatan kapasitas yang melibatkan 2.712 partisipan dari RDTL. Dari pengamatan saya, hampir semua pihak yang ditemui memberikan apresiasi terhadap kerjasama teknik yang telah diberikan oleh Indonesia. Seluruh pihak yang terlibat dalam diskusi juga mengharapkan Indonesia agar dapat lebih meningkatkan kerja sama teknik dalam rangka membantu pembangunan RDTL. Selain itu, semua pihak di RDTL mengharapkan agar Indonesia lebih banyak membantu RDTL dalam peningkatan kapasitas, mengingat bantuan teknik dari Indonesia sangat kompatibel dengan kondiri di RDTL baik dari sisi teknis, mengingat hampir semua infrastruktur di RDTL dibangun semasa Indonesia berada di RDTL, maupun non-teknis mengingat kemiripan budaya, adat-istiadat serta bahasa pengantar dalam program bantuan khususnya pendidikan dan pelatihan SDM.

Semua pihak yang kami temui saat itu menyatakan bahwa RDTL sangat bergantung pada Indonesia, karena 80% suplai bahan kebutuhan pokok masyarakat RDTL didatangkan dari Indonesia. Mereka juga menyadari bahwa hubungan baik RI – RDTL merupakan salah satu faktor penentu stabilitas politik dan ekonomi di RDTL dan menjadi modal dasar pembangunan. Semua pihak juga mendorong agar Indonesia dapat memperjuangkan masuknya RDTL ke ASEAN. Kepentingan utama yang diungkapkan adalah agar RDTL memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi masalah yang terjadi dengan negara di luar ASEAN, dan sebaliknya dukungan RDTL kepada peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN.

Timor Leste saat ini sangat menggantungkan penerimaan negaranya dari hasil penjualan minyak bumi, yang kemudian dikelola melalui skema Timor Leste Petroleum Fund. Namun demikian cadangan migas yang dimiliki diperkirakan akan habis pada tahun 2021, sementara RDTL masih berjuang untuk memperoleh porsi pembagian konsesi migas yang adil dengan Australia Semua pihak yang ditemui sepakat bahwa RDTL perlu menghilangkan ketergantungan pada sektor migas dan mengalihkannya ke sektor-sektor yang lebih sustainable. Di masa mendatang, Pemerintah RDTL berencana untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara dengan berusaha meningkatkan pendapatan dari dua sektor utama, yaitu pertanian dan pariwisata. Untuk menunjang persiapan sektor tersebut, saat ini pemerintah RDTL berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung.

Menghadapi kondisi tersebut, berbagai pihak di RDTL memiliki pendapat yang berbeda terhadap prioritas area kerja sama di masa mendatang. Pihak pemerintah melalui Badan Perencanaan Nasional, akademisi dan think tank menekankan pentingnya kerja sama pengembangan kapasitas untuk mendorong pembangunan di sektor infrastruktur dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah. Sementara itu, kalangan pengusaha cenderung menginginkan dilakukannya peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mengisi posisi sebagai tenaga kerja ahli, seperti insinyur, akuntan, maupun manajer pada level menengah (mid-level manager).

Berbeda dengan kedua kalangan tersebut, pihak LSM dan UNDP lebih menginginkan dilakukannya pengembangan kapasitas untuk menunjang ekonomi mikro, kewirausahaan dan pelestarian budaya di RDTL. Untuk itu, pihak UNDP mengharapkan kerjasama teknik hendaknya tidak hanya berupa pendidikan dan pelatihan keterampilan, namun juga kewirausahaan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan keterampilannya untuk kegiatan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, pihak LSM mengharapkan agar dilakukan peningkatan kapasitas khususnya pada kegiatan ekonomi yang berbasis keluarga dan masyarakat seperti pelatihan kerajinan dan pengolahan makanan.

Terkait dengan kemudahan berusaha dan kondisi ekonomi, saat ini RDTL sangat terbuka terhadap barang-barang maupun investasi yang berasal dari luar negeri, termasuk Indonesia. Saat saya di sana, banyak mobil-mobil bekas yang diimpor dari Jepang secara built up. Saya sendiri sampai terkejut karena mendengarkan perintah “kaado wa soonyuu sarete imasen” atau “kartu toll belum dimasukan” dari sistem navigasi mobil. Perintah tersebut sering saya dengar sewaktu penugasan saya di Tokyo. Selain itu, saya juga berkesempatan untuk belanja di salah satu toko serba ada yang menjual segala macam benda dan bahan makanan dari Portugal. Toko ini terletak di belakang kompleks Palacio de Goberno dan Universitas Nasional Timor Leste. Satu hal yang menarik ketika mendarat di Bandara Internasional Nicolao Lobato, satu-satunya logo yang saya kenali adalah logo Burger King yang mencolok di atas terminal Bandara!

Salah satu perusahaan Indonesia yang masih bertahan di RDTL adalah PT Telkom dengan nama Telekomunikasi Indonesia Internasional (TL) S.A., dan saat kami temui, jajaran pimpinannya menyatakan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan berbagai insentif dan kemudahan dalam berinvestasi ke RDTL, seperti tax holiday dan keleluasaan untuk menggunakan lahan. Selain itu, beberapa BUMN yang masih melakukan bisnis di RDTL adalah Bank Mandiri dan Pertamina. Selain itu, banyak WNI yang tinggal dan menjalankan bisnis di RDTL, termasuk hotel Farol tempat saya menginap yang dimiliki dan dikelola oleh satu keluarga WNI yang berasal dari Surabaya. Saya langsung menebak daerah asal cici pengelola hotel berdasar password wifi yang dia berikan: jawatimur! Para pengusaha Timor Lestepun banyak yang memiliki cabang atau merupakan cabang dari perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Selain Indonesia, RR Tiongkok juga sangat agresif untuk menanamkan modal di RDTL. Mereka membantu pembangunan istana kepresidenan dan beberapa kantor pemerintah. Bahkan kantor Kementerian Luar Negeri RDTL dibangun lengkap dengan menara pagoda 5 tingkat khas  Tiongkok sana. Keberadaan orang-orang Tiongkok juga dikeluhkan oleh para pengusaha dan penduduk setempat. Tiongkok membangun berbagai gedung dan infrastruktur dengan bahan dan tenaga kerja yang didatangkan dari negeri Tirai Bambu tersebut; para tenaga kerja ini, sebagian besar tetap tinggal di RDTL dan kawin mawin dengan penduduk setempat, lalu mereka membeli tempat dan melakukan usaha atas nama pasangannya yang merupakan WN RDTL, hal ini memicu ketidaksenangan di kalangan pengusaha dan penduduk lokal karena agresifitas bisnis mereka dipandang mematikan kewirausahaan penduduk setempat.

Selain Tiongkok, perusahaan dari Vietnam, Viettel yang berkecimpung di bidang telekomunikasi juga beroperasi di RDTL dengan nama Telemor. Perusahaan ini juga sangat agresif dan menjadi pesaing utama Telkomcel milik PT Telkom Indonesia dan Timor Telekom milik Portugal. Selain itu terdapat juga pengusaha atau perusahaan dari Malaysia, Jepang, Australia, Selandia Baru dan tentu saja Portugal yang beroperasi di RDTL.

Perjalanan saya di Dili selama tiga hari tersebut paling tidak memberikan saya beberapa informasi dan kesimpulan. Penduduk Republik Demokratik Timor Leste dapat dikatakan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa etnis di Indonesia, khususnya suku-suku di pulau Timor yang merupakan bagian dari propinsi NTT, walaupun hubungan kekerabatan ini tidak dapat dijadikan alasan penyatuan kembali kedua wilayah. Duapuluh empat tahun kehadiran Indonesia di RDTL pasca prahara politik dan proklamasi RDTL oleh Fretilin, di samping menimbulkan dampak negatif dan korban jiwa baik warga Timor Leste atau korban sipil dan militer Indonesia, tetap terdapat dampak positif diantaranya pembangunan yang lebih maju dan lebih merata dibanding apa yang dilakukan Portugal selama empat ratus tahun bercokol di wilayah tersebut. Infrastruktur dasar seperti sarana transportasi, air bersih maupun pendidikan dikembangkan oleh pemerintah Indonesia selama itu dan menjadi modal dasar saat RDTL memperoleh kedaulatannya kembali pada tahun 2002. RDTL masih menggantungkan perikehidupan warganya dari Indonesia, karena hampir 80% bahan pokok masih diperoleh dari Indonesia, selain itu jaringan komunikasi paling bagus yang dapat dimanfaatkan RDTL adalah jaringan komunikasi yang ada di propinsi NTT dan jaringan backbone nusantara yang sedang dikembangkan Indonesia. Selain itu, jalur penerbangan keluar RDTL dilayani oleh maskapai-maskapai penerbangan Indonesia yaitu Citilink dan Sriwijaya Air.

Proses pembangunan di RDTL juga dapat dimanfaatkan Indonesia untuk proses pembangunan di Wilayah Timur Indonesia yang saat ini dipandang tertinggal. Sinergi pembangunan kedua negara diperkirakan akan menimbulkan dampak positif bagi warga negara Indonesia dan Timor Leste.Bagaimanapun juga kedua bangsa ini masih berkerabat dan senasib -dijajah bangsa Eropa sehingga terbelakang, berjuang berdarah-darah melawan penjajahan tersebut dan merebut kemerdekaan, serta masih berjuang melawan belenggu ketertinggalan pasca kemerdekaan- walaupun tidak sepenanggungan, karena warisan sejarahnya.

Wallahu’alam bissawab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s