Tahap formulasi kebijakan publik merupakan tahap yang paling penting untuk menentukan tahap selanjutnya dalam proses kebijakan publik. Apabila proses formulasi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, maka hasil formulasi tersebut tidak mencapai tataran yang optimal dan akan mengarah pada kebijakan yang tidak bisa diimplementasikan sehingga masalah publik yang terjadi di masyarakat tidak akan bisa dipecahkan. Tahap formulasi ini terbagi menjadi empat fase yaitu identifikasi dan pengenalan masalah; agenda setting; formulasi masalah kebijakan dan desain kebijakan.
Ilustrasi identifikasi masalah
Pengenalan dan Pemahaman Masalah Kebijakan Publik
Identifikasi dan pemahaman masalah dilakukan dengan melakukan pencermatan terhadap perubahan baik di lingkungan eksternal maupun internal yang menimbulkan dampak baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki.
Salah satu pendekatan dalam proses identifikasi masalah adalah pendekatan dengan teori gunung es (ice berg and level perspective). Struktur pemahaman masalah dalam teori gunung es adalah sebagai berikut:
- Pemahaman masalah diawali dengan adanya peristiwa-peristiwa yang mengemuka dalam masyarakat yang disebut sebagai event.
- Kejadian atau peristiwa tersebut berakar pada pola perilaku, dimana pola perilaku merupakan kesamaan atau kecenderungan satu peristiwa dengan peristiwa lain yang disebut sebagai pola perilaku (pattern of behaviour).
- Selanjutnya rangkaian peristiwa dan kejadian tersebut didefinisikan untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antar peristiwa atau kejadian tersebut sekaligus mengetahui sebab dan akibatnya. Hasil proses definisi tersebut menghasilkan struktur hubungan sistemik (systemic structure), yakni hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain dalam masyarakat.
- Kesimpulan hubungan secara menyeluruh dan saling tergantung antara peristiwa satu dengan yang lain disebut mental model. Hal inilah yang menjadi akar masalah tersebut dijadikan pijakan dasar dalam melakukan pemetaan situasi masalah yang mengemuka dalam masyarakat dan perlu diintervensi untuk mengatasi sebuah masalah publik.
Agenda setting dilakukan apabila proses identifikasi masalah telah berhasil mendefinisikan masalah publik, sebab penentuan masalah publik yang tepat akan menjamin akurasi formulasi kebijakan publik. Kegagalan implementasi kebijakan publik seringkali tidak disebabkan oleh formulasi pemecahan masalah yang tidak manjur, akan tetapi lebih kepada kegagalan penentuan masalah publik yang tepat. Agenda setting sendiri dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengolah dan mengubah masalah publik menjadi masalah kebijakan. Tahapan dalam proses agenda setting secara runtut adalah:
- Masalah privat yang memiliki pengaruh terbatas pada satu atau sebagian kecil kelompok orang;
- Masalah publik yang memiliki dampak secara luas, termasuk kepada orang-orang yang tidak terlibat secara langsung;
- Isu yang mencerminkan silang pendapat dalam masyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap permasalahan publik;
- Agenda sistemis yang merupakan isu yang dinilai oleh anggota komunitas politik perlu memperoleh perhatian publik dan berada dalam jurisdiksi sah kewenangan pemerintah; dan
- Agenda institutional yang merupakan serangkaian isu yang perlu memperoleh pertimbangan aktif dan serius dari para pengambil keputusan yang berwenang.
Tidak semua masalah dapat lolos dari satu tahapan ke tahapan yang selanjutnya. Sebuah masalah privat akan menjadi masalah publik apabila memiliki dampak yang besar dan terdapat bukti yang menyakinkan lembaga legislatif untuk memberi perhatian kepada masalah privat tersebut serta terdapatnya pemecahan masalah yang mudah dipahami. Masalah publik akan menjadi kebijakan publik apabila dukungan terhadap isu berkaitan dapat dikumpulkan, membawa dampak besar terhadap publik, memiliki kemungkinan pemecahan masalah, memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan, dan sesuai dengan platform politik pemerintah. Sedangkan isu akan masuk ke dalam agenda sistemik apabila memperoleh perhatian luas atau menimbulkan kesadaran baru dalam masyarakat, memunculkan persepsi, pandangan atau pendapat publik yang luas bahwa isu tersebut perlu dipecahkan serta mendorong persepsi publik bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memecahkan isu tersebut. Apabila masalah dan isu publik tersebut telah memenuhi berbagai syarat dan ketentuan di atas, maka masalah dan isu tersebut akan masuk ke sistem politik untuk diproses menjadi kebijakan publik.
Pemerintah, sebagai pemegang kewenangan untuk mengolah masalah publik menjadi kebijakan publik memiliki beberapa opsi dalam agenda setting. Opsi tersebut adalah;
- Let it happen atau secara pasif bersikap terhadap masalah publik, sembari tetap membuka saluran akses dan komunikasi;
- Encourage it to happen dimana lembaga eksekutif mendorong masyarakat dan kelompok penekan untuk mendesak lembaga legislatif menaruh perhatian lebih kepada isu tertentu;
- Make it to happen dimana para pembuat kebijakan justru mendefinisikan masalah dan membuat sistem agar isu yang berkenaan dapat segera diselesaikan; dan
- Don’t let it happen dimana lembaga eksekutif justru menutup akses dan komunikasi serta menekan agar masyarakat tidak mengungkit masalah privat menjadi masalah publik.
Formulasi Masalah Kebijakan Publik
Dalam proses perumusan kebijakan publik, pokok persoalan adalah perumusan kebijakan publik. Proses perumusan kebijakan publik dibagi ke dalam empat tahap yakni:
- Kegiatan pengenalan masalah yang dilakukan dengan cara temukenal (scanning) masalah yang ada di masyarakat. Setumpuk masalah ini menghasilkan situasi masalah.
- Kegiatan lanjutan dilakukan dengan cara menemukan masalah-masalah yang saling terkait namun belum terstruktur dalam situasi masalah akan menghasilkan meta masalah (masalah yang saling terkait namun belum terstruktur).
- Kegiatan pendefinisian masalah yang dilakukan dengan cara mendefinisikan dan menyusun keterkaitan meta masalah menjadi masalah publik menghasilkan masalah subtantif.
- Kegiatan spesifikasi masalah dengan cara mencari akar masalah subtantif menghasilkan masalah formal. Masalah formal inilah yang menjadi item khusus yang harus ditanggulangi atau ditindaklanjuti oleh pembuat keputusan untuk kemudian menjadi kebijakan publik.
GETOK TULAR 