Implementasi Kebijakan Publik: Aspek, Komponen, Aktifitas dan Tahapan

Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan publik, ada baiknya kita melihat beberapa hal yang terkait dengan kata “implementasi”. Pengertian atas kata tersebut dipandang penting agar kita bisa lebih memahami dan pada akhirnya berhasil melakukan implementasi sebuah kebijakan.

Beberapa kamus memberi definisi pada kata implementasi seperti: “to provide the means for carrying out” atau “to give practical effect to”, di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV lema “implementasi” memiliki makna “pelaksanaan; penerapan”. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa kita pahami bahwa implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan atau penerapan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh badan pemerintah tersebut, atau oleh pemangku kepentingan lain yang menjadi sasaran keputusan yang telah diambil sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut bisa menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kegiatan ini juga meliputi transformasi konsep-konsep dalam keputusan menjadi tindakan yang lebih bersifat operasional.

Lebih lanjut, mari kita bedah implementasi kebijakan publik dengan pisau keawaman kita. Pertama, implementasi kebijakan memiliki beberapa aspek yaitu:

1. Pengesahan keputusan dalam bentuk peraturan perundangan dalam berbagai level, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau peraturan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan atau keputusan tersebut oleh instansi pelaksana;
3. Kesediaan para pemangku kepentingan atau kelompok target untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut;
4. Dampak nyata atas pelaksanaan kebijakan, baik dampak yang bersifat positif maupun negatif
5. Persepsi instansi pelaksana atas pelaksanaan sebuah kebijakan; dan
6. Upaya perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Ilustrasi pertemuan penyusunan kebijakan

Komponen-komponen yang terlibat dalam implementasi sebuah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya dana, maupun kemampuan organisasional;
2. Tujuan kebijakan, dimana biasanya tujuan kebijakan masih bersifat abstrak dan harus diwujudkan dalam realitas;
3. Hasil yang berupa keluaran yang berupa keadaan yang diinginkan (output) atau keluaran yang berupa realitas yang bisa dihitung (outcome); manfaat (benefit); dampak (impact).

Selanjutnya, implementasi kebijakan juga melibatkan beberapa aktifitas yakni:

1. Pengorganisasian yang meliputi penataan kembali sumber daya, unit dan metode sesuai dengan tujuan kebijakan;
2. Penafsiran yang berupa penerjemahan dan penjelasan tujuan kebijakan ke dalam istilah dan acuan yang bersifat lebih operasional sehingga lebih mudah dipahami baik oleh personil lembaga pelaksana maupun oleh pemangku kepentingan atau kelompok sasaran;
3. Aplikasi yang berupa penyediaan layanan, pembayaran, atau pelaksanaan instrumen atau tujuan yang telah disepakati bersama.

Tahapan implementasi kebijakan publik:

Tahap Interpretasi: tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang sifatnya teknis dan operasional. Hasil interpretasi biasanya berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.

Tahap Perorganisasian: tahap pengaturan dan penetapan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga pelaksana kebijakan; anggaran yang diperlukan; sarana dan prasarana; penetapan tata kerja; penetapan manajemen kebijakan.

Tahap aplikasi: tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target atau sasaran kebijakan.

Selanjutnya akan kita bahas bersama pelaksanaan kegiatan pengendalian implementasi kebijakan.